Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/07/2020, 15:26 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengaku telah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat di Bali merespons aksi unjuk rasa menolak rapid test dan swab test di wilayah tersebut.

Doni Monardo meminta warga yang melakukan unjuk rasa untuk dipanggil dan diberi penjelasan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan beberapa tokoh di Bali. Mereka yang sejauh ini masih menentang penggunaan rapid test maupun swab test PCR hendaknya dipanggil, hendaknya diberikan penjelasan," kata Doni usai rapat dengan Presiden Jokowi, Senin (27/7/2020).

Baca juga: Kepala Gugus Tugas: Covid-19 Bukan Rekayasa, Bukan Konspirasi

Doni menjelaskan, rapid test dan swab test penting untuk deteksi penularan virus corona.

Sebab, jika seseorang positif Covid-19, maka berpotensi menularkannya kepada keluarga dan masyarakat.

"Kalau dia masih dalam kondisi sehat, ternyata dia diperiksa sudah positif, ini juga dapat membahayakan yang lain, termasuk keluara di rumah,"  ucap Doni.

"Kalau seandainya seorang muda, punya mobilitas tinggi, kemudian berada di rumah dengan keluarga yang rentan, sangat mungkin keluarga tersebut berpotensi akan tertular," ujar dia.

Baca juga: Transmisi Lokal Tinggi, Satgas Covid-19: Didominasi Klaster Perumahan

Doni pun menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran akan bahaya Covid-19 ini. Oleh karena itu, dia memastikan pihaknya akan terus mengedukasi masyarakat.

"Sekali lagi, upaya meningkatkan kesadaran kolektif tentang ancaman Covid-19 ini tidak boleh berhenti. Harus selalu disampaikan secara terus-menerus setiap saat," kata Doni Monardo.

Ratusan massa yang tergabung dalam Masyarakat Nusantara Sehat atau Manusa menggelar aksi turun ke jalan menolak kebijakan rapid test dan swab test Covid-19, di Denpasar, Bali, Minggu (26/7/2020).

Baca juga: Tanpa Masker, Jerinx SID Ikut Demo Tolak Rapid Test, Satpol PP: Tak Ada Sanksi

Dilansir Kompas TV, aksi long march dimulai dari Lapangan Timur menuju pintu masuk Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi Renon Denpasar.

Tampak para peserta aksi berjalan sambil membawa spanduk dan  poster-poster, di antaranya bertuliskan "Tolak rapid dan swab test sebagai syarat administrasi", dan "stop bisnis rapid test".

Dalam aksi, mereka salah satunya mengkritik kebijakan pemerintah dengan diberlakukannya rapid test sebagai syarat administrasi untuk melakukan perjalanan keluar masuk melalui pintu pelabuhan atau bandara.

Baca juga: KPU: Calon Petugas Coklit Pilkada Wajib Ikut Rapid Test

Unjuk rasa ini juga menolak beberapa surat kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Misalnya, Surat Dinas Pariwisata Bali Nomor 556/2782/iv/dispar tentang Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru.

Dalam surat edaran tersebut mewajibkan rapid test kepada karyawan dengan biaya sendiri alias mandiri sebagai salah satu syarat bagi perusahaan pariwisata untuk mendapatkan sertifikasi penerapan protokol kesehatan, selanjutnya diizinkan untuk beroperasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LSI Denny JA: PDI-P di Ambang 'Hattrick' Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

LSI Denny JA: PDI-P di Ambang "Hattrick" Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

Nasional
BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

Nasional
Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Nasional
Survei LSI Denny JA Ungkap Rapor Biru-Merah Pemerintahan Jokowi

Survei LSI Denny JA Ungkap Rapor Biru-Merah Pemerintahan Jokowi

Nasional
Ungkap Keinginan Bertemu Megawati, Surya Paloh Disebut Galau soal Politik

Ungkap Keinginan Bertemu Megawati, Surya Paloh Disebut Galau soal Politik

Nasional
Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

Nasional
Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Nasional
Soal Kemungkinan Panggil Menkominfo di Kasus BTS 4G, Jaksa Agung: Tunggu Saja Waktunya

Soal Kemungkinan Panggil Menkominfo di Kasus BTS 4G, Jaksa Agung: Tunggu Saja Waktunya

Nasional
Menyoal dan Mengukur Kualitas Demokrasi Kita

Menyoal dan Mengukur Kualitas Demokrasi Kita

Nasional
Cara Nikah di KUA 2023

Cara Nikah di KUA 2023

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Nasional
Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Nasional
Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.