Doni Monardo: Penolak Tes Covid-19 Hendaknya Dipanggil, Diberi Penjelasan

Kompas.com - 27/07/2020, 15:26 WIB
Massa pengunjuk rasa menggelar aksi menolak rapid test dan swab test Covid-19 di Denpasar, Bali, Minggu (26/7/2020). Para pengunjuk rasa yang menamakan diri Masyarakat Nusantara Sehat (Manusa) tersebut mendesak Pemerintah Provinsi Bali untuk menghapus rapid test dan swab test Covid-19 sebagai syarat administrasi adaptasi kebiasaan baru dan syarat perjalanan karena dinilai mempersulit rakyat. AFP/SONNY TUMBELAKAMassa pengunjuk rasa menggelar aksi menolak rapid test dan swab test Covid-19 di Denpasar, Bali, Minggu (26/7/2020). Para pengunjuk rasa yang menamakan diri Masyarakat Nusantara Sehat (Manusa) tersebut mendesak Pemerintah Provinsi Bali untuk menghapus rapid test dan swab test Covid-19 sebagai syarat administrasi adaptasi kebiasaan baru dan syarat perjalanan karena dinilai mempersulit rakyat.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengaku telah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat di Bali merespons aksi unjuk rasa menolak rapid test dan swab test di wilayah tersebut.

Doni Monardo meminta warga yang melakukan unjuk rasa untuk dipanggil dan diberi penjelasan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan beberapa tokoh di Bali. Mereka yang sejauh ini masih menentang penggunaan rapid test maupun swab test PCR hendaknya dipanggil, hendaknya diberikan penjelasan," kata Doni usai rapat dengan Presiden Jokowi, Senin (27/7/2020).

Baca juga: Kepala Gugus Tugas: Covid-19 Bukan Rekayasa, Bukan Konspirasi

Doni menjelaskan, rapid test dan swab test penting untuk deteksi penularan virus corona.

Sebab, jika seseorang positif Covid-19, maka berpotensi menularkannya kepada keluarga dan masyarakat.

"Kalau dia masih dalam kondisi sehat, ternyata dia diperiksa sudah positif, ini juga dapat membahayakan yang lain, termasuk keluara di rumah,"  ucap Doni.

"Kalau seandainya seorang muda, punya mobilitas tinggi, kemudian berada di rumah dengan keluarga yang rentan, sangat mungkin keluarga tersebut berpotensi akan tertular," ujar dia.

Baca juga: Transmisi Lokal Tinggi, Satgas Covid-19: Didominasi Klaster Perumahan

Doni pun menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran akan bahaya Covid-19 ini. Oleh karena itu, dia memastikan pihaknya akan terus mengedukasi masyarakat.

"Sekali lagi, upaya meningkatkan kesadaran kolektif tentang ancaman Covid-19 ini tidak boleh berhenti. Harus selalu disampaikan secara terus-menerus setiap saat," kata Doni Monardo.

Ratusan massa yang tergabung dalam Masyarakat Nusantara Sehat atau Manusa menggelar aksi turun ke jalan menolak kebijakan rapid test dan swab test Covid-19, di Denpasar, Bali, Minggu (26/7/2020).

Baca juga: Tanpa Masker, Jerinx SID Ikut Demo Tolak Rapid Test, Satpol PP: Tak Ada Sanksi

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Nasional
Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Nasional
Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Nasional
Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Nasional
Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Nasional
7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

Nasional
Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Nasional
Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Nasional
Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Nasional
Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Nasional
DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

Nasional
Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X