Pengungkapan Proyek Fiktif BUMN Waskita Karya yang Rugikan Negara Rp 202 Miliar...

Kompas.com - 24/07/2020, 07:13 WIB
Konferensi pers penetapan tiga orag tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek fiktif di PT Waskita Karya, Kamis (23/7/2020). YouTube.com/KPK RIKonferensi pers penetapan tiga orag tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek fiktif di PT Waskita Karya, Kamis (23/7/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengumumkan penetapan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek PT Waskita Karya, Kamis (23/7/2020).

Penetapan tiga orang tersangka itu merupakan hasil pengembangan penyidikan setelah KPK menetapkan dua orang tersangka, yaitu eks Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman dan eks Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar.

"Pada perkembangannya, kita bisa menemukan bukti yang cukup tentang keterlibatan tiga tersangka lain," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube KPK, Kamis petang.

Baca juga: KPK Tahan Lima Tersangka Kasus Proyek Fiktif Waskita Karya

Tiga tersangka baru itu adalah eks Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya yang juga eks Dirut PT Jasa Marga, Desi Arryani; mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya yang kini menjabat Dirut PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana; serta mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Fakih Usman.

KPK pun menahan lima orang tersangka tersebut mulai Kamis kemarin hingga 11 Agustus 2020 mendatang. 

Fakih dan Yuly akan ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Fathur ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK, Desi ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan, sedangkan Jarot ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.

Mereka ditahan setelah memenuhi panggilan KPK dan diperiksa penyidik. Namun, penyidik mesti menjemput paksa Jarot karena dianggap tidak kooperatif dalam penyidikan kasus ini.

Selain itu, KPK menyita aset-aset yang dimiliki para tersangka berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Banten, dan Yogyakarta.

Baca juga: KPK: Kerugian Negara Akibat Kasus Proyek Fiktif Capai Rp 202 Miliar

Firli mengatakan, kelima tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk mengerjakan proyek- proyek fiktif di Divisi II PT Waskita Karya pada tahun 2009-2015.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan, total kerugian yang timbul akibat pekerjaan proyek-proyek fiktif itu mencapai Rp 202 miliar.

"Kerugian negara ini telah dilakukan pemeriksaan investigatif sehingga kami meyakini ada akibat kerugian negara kurang lebih Rp 202 miliar," kata Firli.

Atas perbuatannya, para tersangka disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Konstruksi perkara

Kasus ini bermula pada 2009, atau ketika Desi menjabat sebagai Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya.

Saat itu, Desi menyepakati pengambilan dana dari Waskita Karya melalui pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya.

Untuk melaksanakan keputusannya itu, Desi memimpin rapat koordinasi internal terkait penentuan subkontraktor, besaran dana, dan lingkup pekerjaannya.

Baca juga: KPK Tetapkan 3 Eks Petinggi Waskita Karya Tersangka Proyek Fiktif, Desi Arryani Salah Satunya

Desi bersama empat tersangka lainnya kemudian melengkapi dan menandatangani dokumen kontrak dan dokumen pencairan dana terkait dengan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif tersebut.

Praktik tersebut terus berlanjut dan baru berhenti pada 2015 meskipun pada 2011 Desi telah dipromosikan menjadi Direktur Operasional PT Waskita Karya dan posisinya sebagai Kepala Divisi III/Sipil/II digantikan oleh Fathur.

"Selama periode 2009-2015, setidaknya ada 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk," kata Firli.

Ia mengungkapkan, dana yang terkumpul dari pembayaran pekerjaan subkontraktor fiktif itu kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran resmi Waskita Karta.

Pengeluaran tersebut antara lain untuk membeli peralatan yang tak tercatat sebagai aset perusahan, membeli valuta asing, dan membayar biaya operasional bagian pemasaran.

Kemudian, fee kepada pemilik pekerjaan dan subkontraktor yang dipakai, membayar denda pajak perusahaan subkontraktor, serta penggunaan lain oleh pejabat dan staf Divisi III/Sipil/II.

Adapun perusahaan yang digunakan untuk melakukan proyek fiktif itu yakni PT Safa Sejahtera Abadi, CV Dwiyasa Tri Mandiri, PT MER Engineering, dan PT Aryana Sejahtera.

Good corporate governance

Berkaca dari kasus ini, Firli mengingatkan sseluruh BUMN dan pelaku usaha lainnya untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.

"Kita berharap kepada seluruh pihak yg melakukan pengerjaan harus melakukan prinsip-prinsip yang ketat sebagaimana prinsip good corporate governance," kata Firli dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube KPK, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Berkaca dari Kasus Proyek Fiktif, KPK Ingatkan soal Good Corporate Governance

Firli mengatakan, prinsip good corporate governance itu mesti diterapkan untuk menghindari terjadinyya modus-modus korupsi anggaran proyek konstruksi seperti dalam kasus ini.

Ia mengatakan, ketegasan dan pengawasan yang kuat juga harus dilakukan terhadap proyek-proyek yang terkait kepentingan publik.

Apalagi, proyek besar yang dikerjakan BUMN seharusnya lebih memiliki perspektif pelayanan kepada masyarakat.

Firli mengatakan, KPK pun akan terus mengawasi setiap kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD untuk mencegah terjadinya korupsi.

"Kita ingin mencegah terjadinya korupsi, tetapi kalau tetap terjadi korupsi, KPK tegas melakukan penindakan," kata Firli.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X