Jokowi Minta Vaksin Covid-19 Selesai dalam 3 Bulan, Tim: Tidak Bisa

Kompas.com - 21/07/2020, 17:14 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN/POOLPresiden Joko Widodo (kedua kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Selasa (21/7/2020) siang, menerima Tim Riset Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi meminta agar vaksin Covid-19 asal China yang saat ini sedang dalam tahap uji klinis dapat diselesaikan dan tersedia dalam tiga bulan ke depan.

Demikian diungkapkan Koordinator Uji Klinis Vaksin Covid-19 yang juga Ketua Tim Riset Kusnandi Rusmil, usai pertemuan.

"Arahan khusus dari Pak Presiden, usahakan vaksin corona ini cepat ada. Kalau bisa tiga bulan," ujar Kusnadi dalam jumpa pers.

Baca juga: Sedang Uji Klinis, Vaksin Covid-19 di Indonesia Diproduksi Tahun Depan

Namun, tim tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Kusnadi menyebut, tim riset uji klinis vaksin Covid-19 bekerja sangat hati-hati sehingga tidak mungkin dapat dirampungkan dalam tiga bulan saja.

"Kami bilang enggak bisa tiga bulan. Karena kita harus melakukan dengan hati-hati dan dengan benar," kata Kusnandi.

Kusnandi dam tim pun memperkirakan, proses uji klinis baru bisa selesai pada Januari 2021 mendatang.

Unpad bekerjasama dengan PT Bio Farma dan Balitbang Kementerian Kesehatan dalam melakukan proses uji klinis ini.

Vaksin tersebut akan disuntikkan ke ke 1.620 sampel orang rentang usia 18-59 tahun.

Baca juga: Dua Vaksin Corona Tunjukkan Hasil Menjanjikan, Selanjutnya Bagaimana?


Jika uji klinis ini berhasil, maka barulah PT Bio Farma akan memproduksi massal vaksin tersebut.

Kusnandi sendiri mengaku sudah meneliti vaksin lebih dari 20 tahun. Selama rentang waktu itu, ia sudah mengerjakan 32 kali uji klinis.

Meskipun vaksin ini memang dibutuhkan masyarakat, namun Kusnandi menegaskan pihaknya tidak akan terburu-buru dan sangat hati-hat dalam melakukan uji klinis ini.

"Karena kalau untuk uji klinis medis ada tata cara yang sudah diatur oleh WHO. Harus begini, enggak boleh dicepetin. Nanti hasilnya tidak baik dan malah vaksin ini tidak terpantau efek sampingnya dan manfaatnya," kata Kusnandi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana Sebut Penggunaan Masker Akan Jadi Kampanye Nasional

Istana Sebut Penggunaan Masker Akan Jadi Kampanye Nasional

Nasional
Waketum PAN: Apa Perlu Presiden Marah Ketiga Kali Baru Ada Reshuffle?

Waketum PAN: Apa Perlu Presiden Marah Ketiga Kali Baru Ada Reshuffle?

Nasional
Ketua DPP PKS: Reshuffle itu Hak Prerogatif, Kecuali Presiden Takut

Ketua DPP PKS: Reshuffle itu Hak Prerogatif, Kecuali Presiden Takut

Nasional
Cucu Keempat Jokowi dalam Keadaan Sehat

Cucu Keempat Jokowi dalam Keadaan Sehat

Nasional
Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Nasional
Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X