Jokowi Minta Vaksin Covid-19 Selesai dalam 3 Bulan, Tim: Tidak Bisa

Kompas.com - 21/07/2020, 17:14 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN/POOLPresiden Joko Widodo (kedua kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Selasa (21/7/2020) siang, menerima Tim Riset Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi meminta agar vaksin Covid-19 asal China yang saat ini sedang dalam tahap uji klinis dapat diselesaikan dan tersedia dalam tiga bulan ke depan.

Demikian diungkapkan Koordinator Uji Klinis Vaksin Covid-19 yang juga Ketua Tim Riset Kusnandi Rusmil, usai pertemuan.

"Arahan khusus dari Pak Presiden, usahakan vaksin corona ini cepat ada. Kalau bisa tiga bulan," ujar Kusnadi dalam jumpa pers.

Baca juga: Sedang Uji Klinis, Vaksin Covid-19 di Indonesia Diproduksi Tahun Depan

Namun, tim tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Kusnadi menyebut, tim riset uji klinis vaksin Covid-19 bekerja sangat hati-hati sehingga tidak mungkin dapat dirampungkan dalam tiga bulan saja.

"Kami bilang enggak bisa tiga bulan. Karena kita harus melakukan dengan hati-hati dan dengan benar," kata Kusnandi.

Kusnandi dam tim pun memperkirakan, proses uji klinis baru bisa selesai pada Januari 2021 mendatang.

Unpad bekerjasama dengan PT Bio Farma dan Balitbang Kementerian Kesehatan dalam melakukan proses uji klinis ini.

Vaksin tersebut akan disuntikkan ke ke 1.620 sampel orang rentang usia 18-59 tahun.

Baca juga: Dua Vaksin Corona Tunjukkan Hasil Menjanjikan, Selanjutnya Bagaimana?


Jika uji klinis ini berhasil, maka barulah PT Bio Farma akan memproduksi massal vaksin tersebut.

Kusnandi sendiri mengaku sudah meneliti vaksin lebih dari 20 tahun. Selama rentang waktu itu, ia sudah mengerjakan 32 kali uji klinis.

Meskipun vaksin ini memang dibutuhkan masyarakat, namun Kusnandi menegaskan pihaknya tidak akan terburu-buru dan sangat hati-hat dalam melakukan uji klinis ini.

"Karena kalau untuk uji klinis medis ada tata cara yang sudah diatur oleh WHO. Harus begini, enggak boleh dicepetin. Nanti hasilnya tidak baik dan malah vaksin ini tidak terpantau efek sampingnya dan manfaatnya," kata Kusnandi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X