Sekjen PDI-P: Jaring Pengaman Sosial Covid-19 Harus Pro Rakyat Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, kebijakan pemerintah dalam program Jaring Pengaman Sosial sebagai upaya mengatasi pandemi Covid-19 harus berbasis ideologi dengan semangat pembebasan dan pro wong cilik.

Menurut Hasto, semangat pembebasan dan keberpihakan kepada rakyat kecil sejalan dengan kemerdekaan Indonesia ke-75 yang akan segera dirayakan.

Hal ini disampaikan Hasto dalam diskusi Taruna Merah Putih (TMP) yang digelar secara virtual di Jakarta, Minggu (19/7/2020) malam.

"Bicara Jaring Pengaman Sosial merupakan soal praktik pembumian ideologi Pancasila. Maka ideologi sebagai jiwa harus menggerakkan kita," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (19/7/2020).

"Situasi sulit hanya bisa diatasi melalui gotong royong dengan sesama anak bangsa kita," kata Hasto.

Baca juga: Jika Tanpa Pengawasan Ketat, Politisi PDI-P Anggap Perpanjangan PSBB Tak Ada Gunanya

Hasto mengatakan, PDI-P juga melaksanakan prinsip tersebut. Seluruh kader harus selalu menggelorakan semangat pembebasan sebagai jalan ideologi yang selalu berpihak pada rakyat kecil.

Hasto mengingatkan, keberpihakan kepada rakyat kecil itu merupakan perintah Pancasila dan UUD 1945.

"UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal kelima Pancasila tentang keadilan sosial harus dijiwai oleh sila-sila lainnya," ujarnya.

Adapun terkait program jaring pengaman sosial, Hasto meyakini, kabinet Indonesia Maju seperti Kementerian Sosial hingga Kementerian Kesehatan hadir di tengah masyarakat.

Hasto mengatakan, Menteri Sosial Juliari Batubara mampu membuat terobosan selama wabah Covid-19 baik melalui bantuan sosial dan kebijakan.

"Kami percaya Pak Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial mampu membuat langkah terobosan yang mewujudkan kehadiran negara di tengah pandemi," ucap Hasto.

"Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, kami percaya Pak Ari akan mendorong kerjasama dengan para menteri lainnya agar tercipta program padat karya sehingga rakyat mendapatkan kesempatan kerja," tuturnya.

Baca juga: Atasi Covid-19, Wapres Sebut Rp 2,7 Triliun Dialokasikan untuk 21.000 Pesantren

Tak hanya itu, Hasto mengatakan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga mendorong program-program untuk meningkatkan kesehatan dan kemandirian rakyat selama wabah Covid-19.

"Kita semua berharap Kemenkes terus membangun dan mendorong rakyat berdikari untuk terus mencukupi kesehatan dengan apa yang kita punya. Kami yakin Pak Menteri Kesehatan mampu menjalankan misi kerakyatan tersebut," ucap Hasto.

Di sisi lain, Hasto mengatakan, peran kepala daerah di masa pandemi Covid-19 ini sangat penting.

Hasto menceritakan, dirinya sempat bertemu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mampu menunjukkan bagaimana kekuasaan berpihak dan bekerja totalitas untuk rakyat.

"Juga Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang jadi model bagaimana pendataan rakyat diintegrasikan dengan baik sehingga jadi model dan membantu Kementerian Sosial," ujar Hasto.

Baca juga: Pilkada 2020, PDI-P Jateng Optimistis Menang di 15 Daerah

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, PDI-P meminta DPR melalui Badan Anggaran (Banggar) agar anggaran negara difokuskan tak hanya untuk bantuan sosial (bansos), tetapi program padat karya.

"Anggaran negara difokuskan bukan hanya untuk bansos, namun juga program padat karya demi membangun spirit rakyat di tengah pandemi ini," kata dia.