Atasi Covid-19, Wapres Sebut Rp 2,7 Triliun Dialokasikan untuk 21.000 Pesantren

Kompas.com - 20/07/2020, 09:10 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan sejumlah organisasi Islam di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/7/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan sejumlah organisasi Islam di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2,7 triliun untuk 21.000 pesantren.

Pengalokasian dana tersebut dilakukan dalam rangka antisipasi Covid-19 di lingkungan pondok pesantren.

"Pemerintah mengalokasikan dukungan anggaran untuk 21.000 pesantren sebesar Rp 2,7 trilun untuk itu (antisipasi Covid-19 di pesantren)," ujar Ma'ruf Amin, dikutip dari video akun YouTube Wakil Presiden RI, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Pesantren Bisa Jadi Klaster Baru Covid-19 jika Tak Dipersiapkan dengan Baik

Pernyataan disampaikan Wapres saat bersilaturahmi dengan sejumlah organisasi Islam pada Jumat lalu.

Ma'ruf mengatakan, dana tersebut saat ini sudah dikantongi oleh Menteri Agama Fachrul Razi.

Ia meminta agar alokasi dana tersebut bisa segera dilaksanakan dalam satu-dua bulan ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari jumlah tersebut, pengalokasiannya pun beragam. Antara lain, Rp 2,38 triliun untuk bantuan operasional pesantren dan Rp 317 miliar untuk internet.

"Ada yang Rp 50 juta untuk masker, untuk ini itu ada yang Rp 40 juta, ada yang Rp 25 juta. Cukup ya semua untuk 21.000 menurut hitungan Pak Menteri Agama," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Selain itu, kata dia, pemerintah juga menganggarkan untuk penanganan kesehatan di madrasah diniyah, lembaga pendidikan Al-Quran, dan untuk pelajaran secara daring.

Ini termasuk insentif untuk para ustaz yang dilakukan melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Desa di luar dari anggaran Rp 2,7 triliun tersebut.

"Ada juga dukungan pemeriksaan kesehatan, sarana kesehatan untuk memenuhi syarat kesehatan diganti oleh Gugus Tugas, BNPB dan BPBD dan Dinas Kesehatan di daerah," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memberikan bantuan berupa perbaikan sarana dan prasarana pesantren.

Baca juga: Wapres Maruf: Kenapa Kasus Covid-19 Masih Naik? Karena Masyarakat Kurang Disiplin

Misalnya, untuk perbaikan tempat wudhu, fasilitas mandi cuci kakus (MCK), tempat cuci tangan, serta beberapa fasilitas lainnya.

"Kementerian PUPR tahun 2020 hanya (membantu) 10 provinsi yang punya jumlah pesantren terbesar. Jadi disesuaikan dengan keterbatasan waktu dan ketersediaan sumber dayanya," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X