Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat selama pandemi Covid-19 lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan terhadap Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 ataupun pemerintah daerah.

Ini merupakan temuan dari survei mengenai respons publik atas Covid-19 yang dilakukan Alvara Research Center yang dirilis Minggu (12/7/2020).

Survei itu dilakukan pada 22 Juni sampai 1 Juli 2020 dengan 1.225 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca juga: Survei: 42,5 Persen Startup Dalam Kondisi Buruk

Survei digelar secara online dan melalui telepon dengan margin of error 2,86 persen.

"Kepuasan terhadap pemerintah pusat lebih rendah dibanding tingkat kepuasan pemerintah daerah dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19," kata CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali dalam konferensi pers daring yang digelar Minggu.

Berdasarkan hasil survei, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mendapat angka kepercayaan masyarakat sebesar 72,7 persen.

Gubernur tiap-tiap provinsi mendapat angka kepercayaan 70,0 persen, sedangkan bupati/wali kota 67,7 persen.

Angka kepercayaan terhadap pemerintah pusat paling rendah yaitu 60,2 persen.

Survei juga menemukan bahwa selama pandemi Covid-19. publik paling puas terhadap informasi mengenai protokol kesehatan.

Aspek tersebut mendapat angka kepuasan sebesar 73,3 persen.

Kemudian, kepuasan terhadap perawatan pasien Covid-19 sebanyak 72,3 persen, dan kepuasan terhadap bantuan sosial 56,2 persen.

Baca juga: Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan Online yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Ada empat aspek yang mendapat tingkat kepuasan di bawah 50 persen yakni pemulihan ekonomi 48,2 persen, lalu ketegasan bagi pelanggar protokol kesehatan 47,3 persen.

Kemudian, Kartu Prakerja 39,2 persen dan paling rendah penanganan terhadap PHK 31,9 persen.

"Tiga besar tingkat kepuasan terhadap penangan Covid-19 di Indonesia adalah informasi mengenai protokol kesehatan , perawatan pasien Covid-19, dan bantuan sosial," kata Hasanuddin.

"Sementara penanganan PHK menjadi aspek yang paling banyak disoroti mayoritas publik, dengan hampir 70 persen merasa tidak puas dengan penanganan tersebut," ucap dia.