Pengamat: Sistem Pendidikan di TNI/Polri Perlu Dievaluasi saat Pendemi

Kompas.com - 12/07/2020, 15:47 WIB
Foto ilustrasi: Angka kasus positif Secapa AD menyebabkan jumlah kasus positif baru mencapai rekor tertinggi, yakni sebanyak 2.657 orang pada Kamis (08/07). secapaad.mil.idFoto ilustrasi: Angka kasus positif Secapa AD menyebabkan jumlah kasus positif baru mencapai rekor tertinggi, yakni sebanyak 2.657 orang pada Kamis (08/07).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati mengatakan, penyebaran Covid-19 di lingkungan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat ( Secapa AD) harus menjadi perhatian seluruh pihak.

TNI, kata dia, selama ini sudah memiliki mekanisme yang diterapkan untuk menghadapi Covid-19. Baik di lingkungan kesatuan maupun institusi pendidikan.

Namun, evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan TNI juga perlu dilakukan. Misalnya, dengan menyelenggarakan pendidikan jarak jauh pada saat pandemi berlangsung.

"Memang kuliah video conference, saat ini menjadi jalan keluar. Tetapi dalam pendidikan TNI/Polri ada mata pelajaran atau perkuliahan yang menuntut tatap muka," kata Susaningtyas seperti dilansir dari Antara, Minggu (12/7/2020).

Baca juga: Melacak Penyebaran Covid-19 di Secapa AD, 1.280 Orang Positif Corona, Terungkap Saat Prajurit Periksa Bisul

Sejak pandemi ini muncul, ia menambahkan, pemerintah telah memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya untuk mengedepankan aspek pencegahan. Termasuk dalam hal ini berlaku bagi TNI dan Polri.

Seluruh satuan telah disiagakan untuk menerapkan prosedur pencegahan, baik kepada prajurit, PNS maupun keluarganya. Adapun upaya reguler yang selama ini telah dilakukan secara berkala untuk perwira dan PNS yaitu menjalankan pemeriksaan kesehatan dua kali dalam setahun.

"Dan bintara, tamtama, serta PNS sederajat satu kali per tahun," ujarnya.

Bahkan, ketika kasus ini mewabah, seluruh Dinas Kesehatan TNI telah memeriksa file kesehatan seluruh personel.

Hasil pemeriksaan pun dibagi ke dalam empat kategori status kesehatan (stakes), yaitu stakes 1, stakes 2, stakes 2P dan stakes 3.

Personel yang dalam kondisi stakes 3 harus mendapatkan tambahan obat dan suplemen, serta mencegah kontak langsung dengan masyarakat luas.

Baca juga: 1.280 Orang Terinfeksi, Ini yang Dapat Dipelajari dari Klaster Secapa AD Bandung

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X