Pengamat: Sistem Pendidikan di TNI/Polri Perlu Dievaluasi saat Pendemi

Kompas.com - 12/07/2020, 15:47 WIB
Foto ilustrasi: Angka kasus positif Secapa AD menyebabkan jumlah kasus positif baru mencapai rekor tertinggi, yakni sebanyak 2.657 orang pada Kamis (08/07). secapaad.mil.idFoto ilustrasi: Angka kasus positif Secapa AD menyebabkan jumlah kasus positif baru mencapai rekor tertinggi, yakni sebanyak 2.657 orang pada Kamis (08/07).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati mengatakan, penyebaran Covid-19 di lingkungan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat ( Secapa AD) harus menjadi perhatian seluruh pihak.

TNI, kata dia, selama ini sudah memiliki mekanisme yang diterapkan untuk menghadapi Covid-19. Baik di lingkungan kesatuan maupun institusi pendidikan.

Namun, evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan TNI juga perlu dilakukan. Misalnya, dengan menyelenggarakan pendidikan jarak jauh pada saat pandemi berlangsung.

"Memang kuliah video conference, saat ini menjadi jalan keluar. Tetapi dalam pendidikan TNI/Polri ada mata pelajaran atau perkuliahan yang menuntut tatap muka," kata Susaningtyas seperti dilansir dari Antara, Minggu (12/7/2020).

Baca juga: Melacak Penyebaran Covid-19 di Secapa AD, 1.280 Orang Positif Corona, Terungkap Saat Prajurit Periksa Bisul

Sejak pandemi ini muncul, ia menambahkan, pemerintah telah memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya untuk mengedepankan aspek pencegahan. Termasuk dalam hal ini berlaku bagi TNI dan Polri.

Seluruh satuan telah disiagakan untuk menerapkan prosedur pencegahan, baik kepada prajurit, PNS maupun keluarganya. Adapun upaya reguler yang selama ini telah dilakukan secara berkala untuk perwira dan PNS yaitu menjalankan pemeriksaan kesehatan dua kali dalam setahun.

"Dan bintara, tamtama, serta PNS sederajat satu kali per tahun," ujarnya.

Bahkan, ketika kasus ini mewabah, seluruh Dinas Kesehatan TNI telah memeriksa file kesehatan seluruh personel.

Hasil pemeriksaan pun dibagi ke dalam empat kategori status kesehatan (stakes), yaitu stakes 1, stakes 2, stakes 2P dan stakes 3.

Personel yang dalam kondisi stakes 3 harus mendapatkan tambahan obat dan suplemen, serta mencegah kontak langsung dengan masyarakat luas.

Baca juga: 1.280 Orang Terinfeksi, Ini yang Dapat Dipelajari dari Klaster Secapa AD Bandung

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X