Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Kompas.com - 11/07/2020, 12:30 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Anggara Wikan Prasetya

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto berharap agar pada kuartal keempat 2020, sektor korporasi di Indonesia sudah kembali menjadi stimulan perekonomian nasional.

Hal itu terkait kondisi perekonomian Indonesia pada kuartal kedua tahun ini yang minus, sehingga diharapkan mulai membaik pada kuartal ketiga.

“Adanya jaringan pengaman sosial sendiri diharapkan menjadi atau dapat menjaga demand dan spending dari masyarakat,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis.

Pernyataan itu ia sampaikan saat seminar online nasional bertajuk Strategi Pemerintah Hadapi Ancaman Gelombang Kedua Corona, Jumat (10/07/2020).

Airlangga melanjutkan, kondisi seperti itu diharapkan bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi, sehingga pada 2021, pemulihan ekonomi nasional bisa benar-benar terjadi.

Baca juga: Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Paramadina Firmanzah mengatakan bahwa rasio utang Indonesia saat ini dinilai masih dalam kondisi aman.

Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut harus tetap diwaspadai karena pandemi Covid-19 membuat beberapa indikator ekonomi nasional turun.

"Data Dirven Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Pembiayaan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan adanya pelebaran defisit keuangan Indonesia," ujar Firmanzah.

Pandemi Covid-19 pun berpotensi meningkatkan rasio utang negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Baca juga: Februari 2020, Utang Indonesia Tembus Rp 6.376 Triliun

Dari Kemenkeu menunjukkan, rasio utang Indonesia awalnya di angka 31,8 persen. Namun, saat ini diprediksi angka itu bisa naik menjadi 36 persen terhadap PDB Indonesia. Bank Dunia sendiri mencatat kemungkinan rasio itu di kisaran 37 persen.

Angka itu masih jauh di bawah rasioyang ditetapkan pemerintah, yakni tidak boleh melebihi angka 60 persen dari PDB nasional,” ujar Firmanzah.

Memang ada beberapa indikator lain, seperti dept service ratio (DSR) atau rasio utang dan seberapa besar hasil ekspor untuk pembiayaan utang luar negeri.

"Nah, angka DSR Indonesia dari Bank Indonesia menurut data terakhir ada di angka 27,9 persen. Biasanya menggunakan ukuran angka 25 persen saja itu sudah berisiko. Tapi ini bukan dalam koridor berbahaya,” sambung Firmanzah.

Tax ratio Indonesia jadi perhatian

Tax ratio atau persentase penerimaan pajak terhadap PDB juga menjadi perhatian dalam kondisi saat ini. Pada 2015, tax ratio Indonesia adalah 10,76 persen.

Pada 2019, tax ratio ada di angka 9,76 persen dan tahun 2020, diperkirakan tax ratio nasional berada di bawah 9 persen.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com