Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Kompas.com - 10/07/2020, 17:32 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APresiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunggah sebuah foto yang menggambarkan kebersamaannya bersama Presiden Joko Widodo melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (9/7/2020).

Di dalam foto tersebut, Prabowo yang mengenakan setelan safari berwarna coklat muda, terlihat duduk di atas kursi kayu panjang sembari mendengarkan arahan yang disampaikan Jokowi.

Terlihat, tangan kiri Prabowo memegang sebuah buku catatan, sementara pulpen berada di tangan kanannya.

Wajah Prabowo tak terlihat jelas karena tertutup masker medis yang sedang dikenakan.

Namun, dari sorot matanya, ia terlihat serius memperhatikan arahan yang disampaikan.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Prabowo jadi Leading Sector Lumbung Pangan Nasional

Pada keterangan yang disampaikan, Prabowo menuliskan, "Pada hari ini saya meninjau kawasan food estate bersama Presiden Republik Indonesia @jokowi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Bersama dengan Kementerian lainnya Kementerian Pertahanan akan terus bersinergi dalam upaya untuk mewujudkan program cadangan ketahanan pangan."

https://www.instagram.com/p/CCabmzZh4ue/?utm_source=ig_web_copy_link

Presiden Jokowi diketahui, baru saja menunjuk Prabowo untuk memimpin pembangunan food estate, proyek lumbung pangan nasional yang seharusnya menjadi salah satu pekerjaan utama dari Kementerian Pertanian.

Namun, tugas tersebut justru diserahkan kepada Prabowo yang notabene adalah seorang Menhan.

Baca juga: Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah Mulai Digarap

Jokowi berdalih, dirinya sengaja menunjuk Prabowo karena persoalan pangan kini tengah menghadapi ancaman serius.

Organisasi pangan dan pertanian yang berdiri di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), FAO, telah membunyikan lonceng peringatan atas potensi krisis pangan yang mungkin akan dihadapi oleh seluruh umat manusia.

Krisis tersebut tidak terlepas dari adanya pandemi Covid-19 yang tengah melanda seluruh dunia.

Dilansir dari Worldometers, akumulasi kasus positif Covid-19 di seluruh dunia telah mencapai 12.397.927 kasus per 10 Juli 2020.

Baca juga: Tinjau Lumbung Pangan di Kapuas, Jokowi dan Menteri Diskusi di Gubuk

Lahan food estateDok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Lahan food estate
Mayoritas, yaitu sebanyak 7.227.108 kasus telah dinyatakan sembuh. Sementara, pasien yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 557.569 orang.

"Oleh sebab itu, kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional yang nantinya kurang lebih akan dikelola oleh sebuah badan. Dan badan ini nanti SPV (special purpose vehicle)-nya bisa bekerja sama baik dengan pola investasi, baik nanti dikerjakan BUMN, atau dengan scheme yang lainnya," kata Presiden seperti dilihat dari video yang diunggah oleh akun YouTube Sekretariat Presiden.

"Dan leading sector-nya nanti akan, karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, akan kita berikan kepada Pak Menhan (Prabowo) yang tentu saja didukung oleh Pak Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo) dan juga Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono)," imbuh Presiden.

Baca juga: Pembangunan “Food Estate” di Kalteng Tidak akan Buka Eks Pengembangan Lahan Gambut

Food estate

Proyek food estate sendiri telah menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Dilansir dari Indonesia.go.id, food estate merupakan sebuah program jangka panjang dalam penyediaan lahan baru, serta rehabilitasi lahan yang ada dengan meningkatkan sarana untuk mendukung produktivitas lahan, terutama dari sisi pengairan dan drainane di lahan berawa.

Kawasan pangan ini rencananya akan dikembangkan di atas lahan seluas 600.000 hektare. Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas sengaja dipilih karena lokasinya yang strategis di tengah wilayah Indonesia dan dekat dengan calon ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca juga: Mengenal Food Estate, Program Pemerintah yang Disebut Dapat Meningkatkan Ketahanan Pangan...

Area food estate merupakan bekas lahan program "Sawah Sejuta Hektar" yang telah dirintis di Presiden RI kedua Soeharto sejak 30 tahun silam.

Namun, proyek yang diharapkan dapat mendukung swasembada pangan itu terpaksa berhenti pada 1999. Hal ini, karena terjadi berbagai kerusakan lingkungan akibat pembangunan kanal.

Dalam perjalanannya, 400.000 hektare di antaranya berubah fungsi, umumnya menjadi kebun sawit.

Sebagai langkah awal, Presiden Jokowi telah mematok target yang cukup ambisius pada proyek yang mulai digarap pada tahun ini.

"Tahun ini Insya Allah akan kita selesaikan kurang lebih 30.000 hektare terlebih dahulu. Kemudian berikutnya akan dalam 1,5 tahun sampai maksimal 2 tahun akan ditambah lagi 148.000 hektare, baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun di Kabupaten Kapuas," kata Jokowi.

Baca juga: Tahun Ini, Desain Rehabilitasi Food Estate Ditargetkan Tuntas

Presiden Joko Widodo meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia.ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A Presiden Joko Widodo meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun telah ditugaskan untuk memperbaiki jaringan irigasi guna mendukung penyediaan air untuk irigasi areal sawah, terutama pada lahan potensial seluas 165.000 hektare yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG).

"Kuncinya ada pada ketersediaan air untuk irigasi, baru diikuti dengan teknologi pertaniannya. Untuk itu Kementerian PUPR fokus pada lahan yang sudah ada jaringan irigasinya," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis.

"Kita lihat jaringan irigasinya sudah intensif di masing-masing blok sawah, namun ada yang tidak terpelihara sehingga itu yang akan diperbaiki dan perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan tidak akan menyentuh lahan gambut dan hutan," imbuh dia.

Baca juga: Perbaikan Irigasi, Kunci Pengembangan Food Estate

Ia menambahkan, dari 165.000 hektare lahan potensial tersebut seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.

Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan saja.

Khusus untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2,9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022.

Ditolak

Namun, rencana Presiden Jokowi mengembangkan food estate itu mendapat penolakan.

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah Dimas N Hartono mengatakan, kondisi lahan eks PLG saat ini masih belum terpulihkan dan rentan terbakar. Hal itu terjadi sejak proyek tersebut berhenti pada 1999 silam.

"Kondisi eks PLG pun hingga saat ini masih belum terpulihkan. Karena hampir setiap tahun, lokasi eks PLG adalah lokasi yang rentan terbakar," kata Dimas kepada Kompas.com, Rabu (17/6/2020).

Manajer Kampanye, Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Walhi Wahyu Perdana menambahkan, pembukaan lahan secara khusus untuk kebutuhan pangan tidak pernah memiliki catatan kesuksesan.

Berdasarkan data Walhi, wilayah yang akan digunakan sebagai eks PLG menyumbang hampir 39 persen dari total kebakaran seluas 1.180 hektar di Kalteng selama periode tahun 2015-2019.

Baca juga: Tahun Ini, Desain Rehabilitasi Food Estate Ditargetkan Tuntas

"Lokasi yang digunakan juga menjadi sumber-sumber atau titik panas kebakaran hutan. Dan itu jadi pekerjaan rumah (PR)," kata Wahyu.

Wahyu menyebutkan, ekosistem lahan gambut tidak bisa diperlakukan seperti tanah mineral.

"Gambut ini tanahnya unik. Tidak bisa serta merta kemudian semua benih dari Jawa cocok dengan tanah gambut," ucap Wahyu.

Meski begitu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan bahwa pengembangan food estate di Kalimantan Tengah tidak akan membuka kembali lahan eks-PLG.

Pembangunan akan dilakukan dengan intensifikasi lahan pertanian atau mengoptimalkan pemanfaatkan lahan eks PLG dan non eks PLG untuk pangan yang ada untuk meningkatkan indeks pertanaman.

"Intensifikasi pertanian dilakukan sebagai usaha meningkatkan hasil pertanian dengan mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada," kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Basuki Pastikan Food Estate Dikembangkan Secara Modern

Mentan melanjutkan, pengoptimalan itu dilakukan dengan penerapan teknologi 4.0, seperti pemberian bibit unggul, pemupukan berimbang, dan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan).

"Kegiatan intensifikasi awal tahun 2020 ini seluas 30.000 hektar, meliputi 20.000 hektar di Kapuas dan 10.000 hektar di Pulang Pisau. Kami perbaiki varietas, pupuk, dan unsur haranya agar produktivitas 7 ton,” imbuh Syahrul.

Pihaknya pun akan meningkatkan penanganan pascapanen dan mewujudkan pertanian modern agar tidak kalah dengan pertanian di Pulau Jawa.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Menurut dia, lahan yang nantinya akan digunakan untuk pengembangan food estate bukanlah lahan gambut, melainkan lahan aluvial.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X