Tingginya Target Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 dan Persiapan KPU Dipertanyakan

Kompas.com - 10/07/2020, 16:11 WIB
Karyawan melintas didekat patung maskot Pilkada Kota Blitar Si Kendang Memilih (Si Danglih) di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (9/4/2020). KPUD Kota Blitar memanfaatkan patung maskot Pilkada Kota Blitar Si Danglih sebagai media kampanye ajakan memakai masker bagi masyarakat guna mendukung program pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/nz ANTARA FOTO/IRFAN ANSHORIKaryawan melintas didekat patung maskot Pilkada Kota Blitar Si Kendang Memilih (Si Danglih) di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (9/4/2020). KPUD Kota Blitar memanfaatkan patung maskot Pilkada Kota Blitar Si Danglih sebagai media kampanye ajakan memakai masker bagi masyarakat guna mendukung program pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mempertanyakan tingginya target partisipasi pemilih yang dipatok Komisi Pemilihan Umum ( KPU) pada Pilkada 2020 dan persiapan yang dilakukan KPU.

KPU menargetkan partisipasi Pilkada 2020 sebesar 77,5 persen. Menurut Ari, dalam kondisi Pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19, angka itu sangat tinggi.

"Target 77,5 persen ini untuk situasi kedaruratan buat saya sangat tinggi. Itu bagaimana perlu kita kritisi skenario KPU bagaimana dalam tahapan-tahapannya untuk memastikan bahwa partisipasi pemilih itu tetap tinggi," kata Ari dalam diskusi yang digelar daring, Jumat (10/6/2020).

Baca juga: Bawaslu Sebut Langgar Protokol Kesehatan Jadi Pelanggaran Pilkada

Dalam Pilkada situasi normal, kata Ari, penyelenggara masih mencatatkan kekurangan.

Apalagi di tahun ini, beban penyelenggara bertambah karena harus menerapkan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat yang tingkat kesadaran untuk menerapkannya juga masih rendah.

"Kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, kerja luar biasa dari semua pihak, penyelenggara dan sinergi pemerintah, ini saya khawatir bahwa Pilkada ini nanti malah ambyar," ujar Ari.

Ari pun mempertanyakan skenario KPU seandainya jelang tahapan pencoblosan 9 Desember 2020 mendatang kasus Covid-19 semakin tinggi.

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak 2020, ASN Diingatkan untuk Menjaga Netralitas

Seandainya terjadi force majeure, apakah mungkin pelaksanaan hari pemungutan suara Pilkada dilakukan secara bergelombang, bergantung pada tingkat penyebaran atau zonasi Covid-19 di setiap daerah penyelenggara.

Namun demikian, menurut Ari, jika mekanisme tersebut dilakukan, KPU harus memastikan bahwa ada regulasi yang mendukung.

"Awalnya kan skenarionya sama semua 1 hari, worst scenario apakah tetap ngotot melaksanakan sesuai dengan yang dijadwalkan?," ujar Ari.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Nasional
Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Nasional
Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Nasional
YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Nasional
Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Nasional
Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Nasional
Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Nasional
Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Nasional
Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Nasional
Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Nasional
Epidemiolog: Data Pasien Covid-19 Meninggal Meningkat 3 Bulan Terakhir karena Kapasitas RS Sudah Penuh

Epidemiolog: Data Pasien Covid-19 Meninggal Meningkat 3 Bulan Terakhir karena Kapasitas RS Sudah Penuh

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.948 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 3.198

UPDATE: Sebaran 11.948 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 3.198

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X