Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Inisiasi Petisi Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel, Diteken Anggota Parlemen AS hingga Inggris

Kompas.com - 10/07/2020, 15:35 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR menginisiasi penggalangan dukungan parlemen-parlemen dunia yang menolak aneksasi Tepi Barat Palestina oleh Israel sejak awal Juli 2020.

Ketua BKSAP DPR Fadli Zon mengatakan, saat ini sudah ada 242 anggota parlemen seluruh dunia yang menandatangani petisi tersebut.

"Kalau tidak salah hingga saat ini sudah ditandatangani 242 anggota parlemen termasuk dari Amerika, Inggris, negara Timur Tengah, dan beberapa ketua parlemen di Qatar, Kuwait, dan lainnya," kata Fadli dalam diskusi 'Melawan Aneksasi Israel atas Wilayah Palestina', Jumat (10/7/2020).

Fadli bersyukur pemerintah Israel belum mengeksekusi rencana pencaplokan wilayah Tepi Barat Palestina itu. Namun, ia menegaskan rencana tersebut harus terus dilawan.

Baca juga: Sebut Ilegal, Jerman Tolak Rencana Aneksasi Israel di Tepi Barat

Diketahui, Presiden Israel Benjamin Netanyahu awalnya berencana memulai proyek pencaplokan ini pada 1 Juli.

Israel bahkan juga telah memiliki nama untuk permukiman yang nanti akan dibangun di lahan yang dicaplok.

"Kita bersyukur ada penundaan, dan mudah-mudahan tidak terjadi dan harus dilawan rencana tersebut," tuturnya.

Fadli mengatakan BKSAP DPR konsisten menyuarakan isu Palestina di berbagai forum parlemen internasional.

Baca juga: Menag Sebut Indonesia Dukung Palestina Berdaulat dan Bebas dari Aneksasi

Menurut Fadli, masyarakat dan pemerintah dalam hal ini memiliki kesamaan pandangan soal dukungan bagi Palestina.

"Saya kira dalam hal Palestina hampir tidak ada perbedaan pandangan dari semua pihak dari seluruh elemen masyarakat di Indonesia bahwa kita ingin memperjuangkan masyarakat Palestina di berbagai forum, termasuk di tingkat parlemen," ujarnya.

Ia pun berharap ada terobosan baru dari organisasi internasional dalam penyelesaian konflik Palestina dan Israel.

Misalnya, kata Fadli, pengucilan secara sosial, ekonomi, dan politik terhadap Israel. Hal ini secara khusus perlu dilakukan oleh Amerika Serikat.

Baca juga: DPR RI Kecam Rencana Aneksasi Israel di Tepi Barat

"Harus isolasi, pengucilan secara politik, ekonomi, sosial di tingkat regional dan global. Cara ini sebenarnya efektif ketika entitas global, termasuk internal Amerika Serikat menekan Israel," ujar Fadli.

Dilansir Kompas.id, Rabu (8/7/2020), Amerika Serikat belum memberikan lampu hijau bagi Israel untuk melaksanakan rencana itu.

Selama beberapa pekan terakhir, Uni Eropa melancarkan kampanye diplomatik menentang rencana aneksasi itu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com