MV-22 Osprey, antara Klaim Amerika, Pendekatan Rusia, dan Desakan Jokowi

Hal itu pun diamini oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva.

"Seperti saya sampaikan sebelumnya, saya tahu dia (Prabowo) mendiskusikan rencana tersebut (saat bertemu Alexander Fomin). Saya berharap kontraknya segera diimplementasikan," ungkap Lyudmila seperti dilihat Kompas.com dari akun YouTube resmi Kedubes Rusia untuk Indonesia, Rabu.

Baca juga: FOTO: Wujud Helikopter MV-22 Osprey yang Akan Dibeli Indonesia

Menurut dia, sejauh ini tidak ada rencana untuk membatalkan kerja sama pengadaan alutsista tersebut.

"Tidak, tidak ada rencana pembatalan. Sejauh yang kami tahu, kontrak telah ditandatangani dan diharapkan segera diimplementasikan," imbuh dia.

Klaim AS

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji menilai, adanya informasi terkait pembelian delapan unit MV-22 Osprey Block C senilai 2 miliar dollar AS atau setara Rp 28,9 triliun kepada Indonesia hanyalah klaim Amerika.

"Berkaitan dengan informasi dari AS ini kan hanya sepihak," ujar Agus dalam diskusi virtual Jakarta Defence Studies, Selasa (7/7/2020).

Agus mengungkapkan, konsep perencanaan pengadaan alutsista tak semata-mata langsung melakukan pembelian.

Baca juga: Indonesia Dapat Lampu Hijau Beli 8 Helikopter MV-22 Osprey

Ada tiga aspek yang menjadi pertimbangan di dalam rencana pengadaan alutsista, meliputi pembangunan kekuatan, pengguna kekuatan dalam hal ini Mabes TNI, dan pembinaan kekuatan.

Namun, keputusan akhir dari perencaan pengadaan itu berada di tangan Menteri Pertahanan.

"Adapun (klaim) AS itu barangkali itu adalah peran informasi dan lain-lain. Tapi, dari Kementerian Pertahanan, pengadaan sesuatu alutsista tidak semata tiba-tiba jadi, prosesnya panjang," kata dia.

Desakan Jokowi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta Prabowo agar melakukan pengadaan alutsista dari perusahaan dalam negeri, seperti PT Dirgantara Indonesia, Pindad, dan PT PAL.

Hal itu untuk menggairahkan perekonomian dalam negeri di tengah pandemi Covid-19.

"Di Kemenhan, bisa saja di DI, beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN, beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7/2020).