Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Kompas.com - 08/07/2020, 19:21 WIB
Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww. ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBIMassa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww.

Iyik mengatakan, kepentingan-kepentingan kelompok tersebut makin memberatkan pembahasan RUU PKS.

"Hal lain yang juga muncul adalah adanya pandangan kelompok agama tertentu yang mengatasnamakan agama yang menganggap RUU ini adalah produk liberal karena mengangkat kesetaraan gender, dan itu dimunculkan di pemerintah dan DPR," ujarnya.

Baca juga: Marak Kasus Kekerasan Seksual, Apa Isi dan Polemik RUU PKS?

Ia pun menegaskan RUU PKS sangat penting untuk segera dibahas dan disahkan DPR bersama pemerintah.

Sebab, menurut Iyik, saat ini ada kekosongan perlindungan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual.

Iyik menyebut, perlindungan hukum dan layanan bagi korban kekerasan seksual sangat terbatas.

"Saya kira kita semua setuju, RUU ini sebagai afirmasi terhadap kesenjangan hukum terhadap perlindungan korban. Jadi afirmasi, mengoreksi peraturan atau sistem peradilan pidana yang selama ini abai terhadap korban. Dengan demikian, demi kemanusiaan yang bermartabat khususnya bagi korban kekerasan seksual," kata Iyik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Nasional
Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Nasional
Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Nasional
MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

Nasional
Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Nasional
Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Nasional
Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Nasional
Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Nasional
Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X