Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Kompas.com - 08/07/2020, 18:46 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) memberikan sambutan saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu-isu kebangsaan. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYKetua MPR Bambang Soesatyo (tengah) memberikan sambutan saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu-isu kebangsaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan, pelaksanaan sidang tahunan pada 16 Agutus akan berjalan sesuai protokol kesehatan.

Dengan diberlakukan protokol kesehatan, kehadiran fisik para anggota MPR dan tamu undangan dibatasi.

Anggota MPR yang tak hadir secara fisik bisa mengikuti sidang tahunan MPR secara virtual.

Baca juga: Hadiri Sidang Tahunan MPR, Sandiaga Terlihat Jalan Kaki ke Gedung Parlemen

Ia mengatakan, sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus sebagai Kepala Negara, Presiden Joko Widodo yang akan menyampaikan laporan tahunan lembaga negara.

"Pandemi Covid-19 bukan menjadi halangan mengurangi aktivitas agenda kenegaraan. Terpenting tetap memberlakukan protokol kesehatan," kata Bambang selepas bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, melalui keterangan tertulis, Rabu (8/7/2020).

Ia juga menyampaikan, MPR sudah menyiapkan berbagai skenario agar sidang tahunan di kala pandemi Covid-19 bisa berlangsung khidmat.

Persiapan itu dimulai dari penyiapan teknis peliputan oleh wartawan, hingga prosedur keamanan yang sudah terkoordinisasi secara menyeluruh.

Untuk memudahkan masyarakat, sidang tahunan MPR juga akan disiarkan secara langsung melalui saluran televis nasional serta live streaming dari berbagai media sosial MPR.

"Kita manfaatkan kecanggihan teknologi informasi, sehingga masyarakat dari manapun bisa mengikuti jalannya sidang tahunan MPR," tutur Bambang.

Baca juga: Jokowi Akan Hadiri Langsung Sidang MPR pada 14 Agustus

Menurut dia, sidang tahunan MPR bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui lebih detail capaian pemerintahan selama setahun terakhir.

Ia mengatakan, karena Indonesia menganut sistem demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan harus mengedepankan prinsip good governance melalui keterbukaan informasi pemerintah kepada publik.

"Kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan disampaikan secara gamblang oleh Presiden Joko Widodo," papar politisi Golkar itu.

"Sehingga rakyat bisa mengetahui sejauh mana lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat konstitusi. Rakyat bisa mendengarkan sekaligus mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Nasional
ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

Nasional
BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

Nasional
UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X