Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/07/2020, 23:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) soal pengembangan vaksin Covid-19 akan segera terbit.

"Keppres-nya akan segera keluar pekan depan atau dua pekan lagi," ujar Bambang sebagaimana dikutip dari siaran Pers Kemenristek/BRIN, Senin (6/7/2020).

Nantinya, lanjut Bambang, dirinya bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri BUMN Erick Thohir akan menjadi Ketua Tim Pengembangan Vaksin Covid-19.

Menurutnya, pemerintah sedang berupaya mengembangkan vaksin dengan tiga prinsip yaitu cepat, efektif, dan mandiri.

Baca juga: Harga Vaksin Corona Diperkirakan Rp 75.000 Per Orang, Kapan Siap?

"Kita mencari vaksin yang paling cepat yang bisa dikembangkan dan Bio Farma sebagai BUMN sudah bekerja sama misalnya dengan perusahaan farmasi dari Cina yang tahapan vaksinnya sudah masuk uji klinis tahap dua dan tahap tiga," ungkap Bambang.

"Kecepatan itu penting, jangan sampai Indonesia tertinggal dalam memproduksi vaksin sesuai dengan strain virus yang beredar di Indonesia," lanjutnya menegaskan.

Pemerintah merasa tetap perlu mengembangkan vaksin di dalam negeri karena vaksin yang dikembangkan Eijkman sudah langsung menggunakan isolat virus yang ada di Indonesia.

Baca juga: Perkembangan Terkini Vaksin Virus Corona: Indonesia, China, hingga India

Lebih lanjut Bambang mengungkapkan, Kemenristek/BRIN telah menganggarkan anggaran yang khusus dialokasikan untuk konsorsium riset dan inovasi Covid-19.

Sumber dana yang digunakan antara lain dana abadi penelitian yang didukung oleh LPDP.

Kemudian realokasi anggaran terutama dari BPPT dan LIPI, ditambah realokasi penelitian di perguruan tinggi yang didedikasikan untuk penanganan Covid-19 dalam berbagai aspek dari screening, diagnosis, alat kesehatan, obat, terapi, sampai ke vaksin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

TKN Prabowo-Gibran: 82,9 Juta Warga Baru Dapat Makan Siang-Susu Gratis pada 2029

TKN Prabowo-Gibran: 82,9 Juta Warga Baru Dapat Makan Siang-Susu Gratis pada 2029

Nasional
Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Nasional
Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

Nasional
PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

Nasional
Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Nasional
Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Nasional
Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Nasional
Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Nasional
KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Nasional
Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Nasional
Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Nasional
Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Nasional
Ignasius Jonan Akan Dilibatkan dalam Pembangunan Transportasi Kereta Api jika Anies Terpilih Jadi Presiden

Ignasius Jonan Akan Dilibatkan dalam Pembangunan Transportasi Kereta Api jika Anies Terpilih Jadi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com