Wantimpres: Isu Reshuffle Diharap Picu Kerja Menteri Lebih Keras

KOMPAS.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono berharap menteri di Kabinet Indonesia Maju lebih bekerja keras setelah muncul isu perombakan kabinet alias reshuffle.

"Kami berharap ini (isu reshuffle) menjadi pemicu teman-teman yang berada di kabinet supaya bekerja lebih keras lagi," ujar Agung di sela kunjungan kerja di Yogyakarta, sebagaimana dikutip Antara, Minggu (5/7/2020).

Meski demikian, mengenai isu reshuffle itu sendiri, Agung mengingatkan kembali bahwa hal itu merupakan hak prerogatif Kepala Negara.

Apabila Presiden Joko Widodo benar-benar melaksanakan reshuffle, maka hal itu pun dilandasi oleh pertimbangan Presiden Jokowi sendiri.

Baca juga: Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Oleh sebab itu, Agung pun enggan berkomentar lebih banyak soal isu reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju.

"Saya kira standarnya sudah ada soal reshuffle. Pengangkatan dan pemberhentian menteri itu adalah hak prerogatif Presiden. Saya tidak bisa memberi komentar. Beliau tahu persis kapan waktunya," ujar Agung.

"Dan apakah perlu atau tidak (dilakukan reshuffle). Itu tergantung beliau sendiri. Beliau punya parameternya sendiri. Kita serahkan saja sama beliau," lanjut politikus Golkar itu.

Presiden Joko Widodo sebelumnya, mengancam me-reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.

Baca juga: Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Presiden Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," lanjut dia.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.

Ia pun menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Presiden Jokowi.