Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Kompas.com - 02/07/2020, 23:14 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para ulama ikut berperan dalam menanggulangi dampak kerugian yang dialami masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Ma'ruf mengatakan, selain mengalami keterpurukan di sisi kesehatan, Indonesia juga mengalami keterpurukan ekonomi.

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Ekonomi Bagus, tapi Kasus Covid-19 Naik...

"Jadi bahaya yang kita hadapi sekarang bukan cuma Covid-19 tapi juga sosial dan ekonomi. Bagi para ulama, ini menjadi suatu tanggung jawab yang harus kita ambil peran untuk hilangkan dharar (kerusakan/kerugian) ini," kata Ma'ruf dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, melalui telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam.

Menurut Ma'ruf, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II, yang semula diperkirakan lebih dari 4 persen, hanya mencapai 2,9 persen. Begitu pun di kuartal III yang diperkirakan akan minus antara 0,5-0,1 persen.

Peranan ulama, kata Ma'ruf, bisa dilakukan dengan meminimalisasi kerugian agar dampaknya tak meluas.Apalagi, saat ini telah diberlakukan kenormalan baru yang ditandai dengan dimulainya kembali aktivitas ekonomi.

Baca juga: Kemenkeu Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2020 Negatif 3,8 Persen

"Mudah-mudahan semangat untuk menghilangkan bahaya, membangun kemaslahatan terus kita pupuk sepanjang masa," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, perekonomian RI berada dalam tekanan paling berat pada kuartal II tahun ini.

Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan serentak di banyak wilayah di Indonesia pada periode April hingga Maret 2020.

Baca juga: IMF: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia -0,3 Persen di 2020

 

Dengan demikian, kuartal II tahun ini, pertumbuhan ekonomi RI diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 3,1 persen.

"Meski kuartal I masih tumbuh 2,97 persen, tapi kuartal II kontraksi akan terjadi karena ini memang full PSBB diberlakukan di berbagai tempat dengan kontribusi ekonomi yang sangat besar, seperti Jakarta, Jawa tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat," ujar Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (16/6/2020).

"Dengan pembatasan sosial restriktif akan memengaruhi kinerja ekonomi kuartal II yang akan negatif 3,1 persen," tutur dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com