Kompas.com - 30/06/2020, 20:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan menyarankan, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi 5 persen.

"Kalau saya sih usulkan kira-kira 5 persen cukup. Jadi 5 cukup, jadi naik dari tahun lalu menjadi 5 persen," kata Kacung dalam RDPU dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Ambang Batas Parlemen Dinilai Tak Proporsional dan Penentuannya Tak Transparan

Kacung mengatakan, sepanjang penyelenggaraan pemilu, ambang batas parlemen terus meningkat hingga ada usulan PT menjadi 7 persen untuk Pemilu 2024.

Kacung memahami usulan tersebut bertujuan penyederhanaan partai di parlemen.

Namun, menurut dia, ada dilema dalam menaikan ambang batas parlemen tersebut yaitu antara representatif dan penyederhanaan partai di DPR.

"Memang maunya adalah kita ingin memiliki sistem kepartaian sederhana, sistem kepartaian sederhana itu kalau kira-kira dua sampai lima partai. Hanya ini juga ada problem soal paradoks antara representativeness yang tinggi dan penyederhanaan partai di parlemen," ujar dia.

Oleh karena itu, Kacung mengatakan, ambang batas parlemen 5 persen bisa menjadi titik tengah.

Ia memprediksi, dengan PT sebesar 5 persen, maka kemungkinan ada 8 partai yang mengisi kursi di DPR.

"Kalau saya 5 persen cukup. Itu kira-kira enggak jauh dari sekarang ini. Jadi mungkin hanya sekitar delapan partai yang dapat kursi di DPR," kata dia.

Baca juga: Ketentuan Ambang Batas Parlemen di UU Pemilu Digugat ke MK

Sebelumnya, ambang Batas Parlemen atau parliamentary threshold (PT) diusulkan naik menjadi 7 persen yang semula di angka 4 persen.

Kenaikan ambang batas parlemen ini diusulkan Partai Nasdem dan Partai Golkar dalam revisi UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Jadi kalau misalnya di nasional yang lolos tujuh persen threshold, maka otomatis di daerah juga yang lolos (adalah) partai yang (lolos) tujuh persen di nasional tersebut," kata Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Nasdem Saan Mustopa dalam diskusi secara virtual, Minggu (7/6/2020).

Saan juga mengatakan, selain opsi ambang batas parlemen menjadi 7 persen, ada dua opsi yang diusulkan yaitu ambang batas yang berjenjang.

Opsi ini diusulkan oleh PDI Perjuangan, misalnya, ambang batas parlemen di DPR RI sebesar 5 persen. DPRD provinsi empat persen dan DPRD Kabupaten/Kota tiga persen.

Kemudian, opsi ambang batas parlemen tetap diangka 4 persen.

Sepengamatan Saan, opsi tersebut diusung oleh PPP, PAN, dan PKS.

Ia pun meyakini akan ada titik temu yang disepakati para fraksi dalam pembahasan RUU Pemilu tersebut.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.