Masuki Musim Kemarau, Dua Provinsi Tetapkan Status Siaga Karhutla

Kompas.com - 30/06/2020, 17:50 WIB
Dua helikopter melakukan water bombing pada titik api karhutla yang terjadi di perbatasan Desa Merbau, Kecamatan Bunut dengan Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin (29/6/2020). KOMPAS.COM/IDONDua helikopter melakukan water bombing pada titik api karhutla yang terjadi di perbatasan Desa Merbau, Kecamatan Bunut dengan Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin (29/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK) mengatakan, saat ini sudah ada dua provinsi yang menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan ( karhutla).

Kedua provinsi tersebut adalah Provinsi Riau dan Sumatera Selatan.

Tak hanya tingkat provinsi, terdapat pula dua kabupaten yang melakukan hal yang sama.

"Level kabupaten, Kabupaten Siak di Riau dan Kabupaten Kotawaringin Timur di Kalimantan Tengah menyusul," ujar Sub Direktorat Pengendalian Karhutla KLHK Radian Bagiyono dalam konferensi pers di BNPB, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Titik Api Karhutla Riau Bertambah, Selain di Pelalawan, Juga Ada di Dumai

Ia mengatakan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus.

Beberapa wilayah yang kerap kali terjadi karhutla seperti Sumatera dan Kalimantan akan mengalami puncak musim kemarau pada Juli-Agustus.

Musim kemarau menjadi salah satu penyebab rawan karhutla terjadi.

"Prediksi BMKG, daerah yang curah hujannya rendah potensi karhutla besar," kata dia.

Di Indonesia, kata dia, beberapa wilayah seperti Riau dan Kalimantan Barat memiliki dua periode krisis karhutla. Namun, periode fase pertama sudah dilewati yakni pada Februari-April.

Baca juga: Karhutla di Pelalawan Riau Mendekati Lahan Perusahaan

"Sekarang kita hadapi fase kedua periode krisis karhutla, yaitu Juli-Oktober. Biasanya berdasarkan data rekam 2015-2019, puncak musim kemarau terjadi pada bulan tersebut sehingga kita harus siaga dan waspada untuk menghadapinya," katanya.

Adapun berdasarkan data KLHK, dari pemantauan titik panas (hotspot) dari 1 Januari hingga 29 Juni, terjadi penurunan sekitar 40 persen.

Setidaknya hanya terdapat 892 hotspot dengan level confidence di atas 80 persen.

Jumlah tersebut juga lebih rendah dibandingkan tahun 2019 pada periode yang sama, yakni 1.493 hotspot.

"Luas karhutla periode 1 Januari hingga 31 Mei 2020 ada 38.772 hektare, menurun 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 45.836," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Nasional
DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

Nasional
Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Nasional
Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Nasional
Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Nasional
Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Nasional
Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Nasional
Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Nasional
Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Nasional
Pilkada 2020 Mulai Berdampak pada Penambahan Kasus Covid-19

Pilkada 2020 Mulai Berdampak pada Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
UPDATE 25 September: 1.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 1.092 Sembuh

UPDATE 25 September: 1.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 1.092 Sembuh

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Tinggi hingga Lewati 10.000, Ini Penjelasan IDI

Angka Kematian Covid-19 Tinggi hingga Lewati 10.000, Ini Penjelasan IDI

Nasional
Kemendagri Tugaskan 137 Pjs Gantikan Kepala Daerah yang Cuti Pilkada

Kemendagri Tugaskan 137 Pjs Gantikan Kepala Daerah yang Cuti Pilkada

Nasional
Maju di Pilkada 2020, Ini Harta Kekayaan Anak dan Menantu Jokowi

Maju di Pilkada 2020, Ini Harta Kekayaan Anak dan Menantu Jokowi

Nasional
Ini Saran PB IDI untuk Penyelenggara Pilkada Serentak 2020

Ini Saran PB IDI untuk Penyelenggara Pilkada Serentak 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X