Salin Artikel

Masuki Musim Kemarau, Dua Provinsi Tetapkan Status Siaga Karhutla

Kedua provinsi tersebut adalah Provinsi Riau dan Sumatera Selatan.

Tak hanya tingkat provinsi, terdapat pula dua kabupaten yang melakukan hal yang sama.

"Level kabupaten, Kabupaten Siak di Riau dan Kabupaten Kotawaringin Timur di Kalimantan Tengah menyusul," ujar Sub Direktorat Pengendalian Karhutla KLHK Radian Bagiyono dalam konferensi pers di BNPB, Selasa (30/6/2020).

Ia mengatakan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus.

Beberapa wilayah yang kerap kali terjadi karhutla seperti Sumatera dan Kalimantan akan mengalami puncak musim kemarau pada Juli-Agustus.

Musim kemarau menjadi salah satu penyebab rawan karhutla terjadi.

"Prediksi BMKG, daerah yang curah hujannya rendah potensi karhutla besar," kata dia.

Di Indonesia, kata dia, beberapa wilayah seperti Riau dan Kalimantan Barat memiliki dua periode krisis karhutla. Namun, periode fase pertama sudah dilewati yakni pada Februari-April.

"Sekarang kita hadapi fase kedua periode krisis karhutla, yaitu Juli-Oktober. Biasanya berdasarkan data rekam 2015-2019, puncak musim kemarau terjadi pada bulan tersebut sehingga kita harus siaga dan waspada untuk menghadapinya," katanya.

Adapun berdasarkan data KLHK, dari pemantauan titik panas (hotspot) dari 1 Januari hingga 29 Juni, terjadi penurunan sekitar 40 persen.

Setidaknya hanya terdapat 892 hotspot dengan level confidence di atas 80 persen.

Jumlah tersebut juga lebih rendah dibandingkan tahun 2019 pada periode yang sama, yakni 1.493 hotspot.

"Luas karhutla periode 1 Januari hingga 31 Mei 2020 ada 38.772 hektare, menurun 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 45.836," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/30/17503931/masuki-musim-kemarau-dua-provinsi-tetapkan-status-siaga-karhutla

Terkini Lainnya

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke