Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Ajak ASEAN Buka Konektivitas Ekonomi dengan Protokol Ketat

Kompas.com - 26/06/2020, 13:49 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak seluruh negara ASEAN untuk membuka akses atau konektivitas (travel corridor) antarnegara di Asia Tenggara.

Meski pandemi virus corona (Covid-19) masih melingkupi negara ASEAN, namun Jokowi menilai pembukaan konektivitas ini penting guna membangkitkan ekonomi kawasan.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam KTT ke-36 ASEAN yang digelar secara virtual, Jumat (26/6/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 RI Tertinggi di ASEAN, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Relaksasi PSBB

"ASEAN perlu mulai melakukan pengaturan travel corridor secara hati-hati, terukur dan bertahap dimulai dengan essential bussiness travel corridor berdasarkan protokol kesehatan yang ketat," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Jokowi mengikuti KTT secara virtual.

Menurut Retno, Presiden menekankan konektivitas adalah kunci menghadapi masalah ekonomi ini, mulai dari konektivitas barang, konektivitas jasa maupun konektivitas para pelaku ekonomi.

Oleh karena itu, konektivitas harus segera mungkin dapat dihidupkan.

Mengutip pernyataan Jokowi, Menlu menegaskan ASEAN travel corridor ini penting. Selain untuk percepatan ekonomi, sekaligus untuk menunjukkan arti konektivitas ASEAN, baik di kawasan maupun di mata dunia internasional.

Baca juga: RI Kaji Pembukaan Akses Keluar Masuk Negara lewat Travel Bubble

"Presiden mengatakan hendaknya para pemimpin ASEAN menugaskan para menteri membahas asean travel corridor ini," kata Retno.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia tengah mengkaji dan menjajaki peluang membuka akses keluar dan masuk mancanegara dengan konsep travel bubble.

Travel bubble atau travel corridor adalah pembukaan batas lintas negara secara terbatas dengan negara lain yang masing-masing memiliki kasus virus corona Covid-19.

Retno mengungkapkan, beberapa negara telah memulai diskusi tentang pengaturan travel bubble ini.

"Dan seperti negara lain, Indonesia saat ini sedang berupaya mengeksplorasi kemungkinan memiliki travel bubble bagi perjalanan bisnis yang penting dengan sejumlah negara," ujar Retno dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com