Tanggapi Anggota DPR, Menkumham Sebut Pencabutan Asimilasi Bahar bin Smith Sesuai Prosedur

Kompas.com - 22/06/2020, 21:39 WIB
Bahar bin Smith bebas dari Lapas memakai baret merah. Dok. Tribun BogorBahar bin Smith bebas dari Lapas memakai baret merah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, pencabutan asimilasi atas kasus penganiayaan dua remaja oleh  Bahar bin Smith sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Hal ini disampaikan Yasonna, menjawab pertanyaan dua anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra dan PKS yaitu Habiburokhman dan Aboe Bakar Alhabsy terkait pencabutan asimilasi Bahar bin Smith dalam raker dengan Kemenkumham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Ia mengatakan, penyebab dicabutnya asimilasi Bahar bin Smith salah satunya karena melanggar protokol kesehatan untuk Covid-19.

Kerumunan massa yang menyambut pembebasan Bahar dikhawatirkan menyebabkan keresahan masyarakat. 

Baca juga: Viral, Video Bahar bin Smith Update Kondisi Terkini dari Lapas Nusakambangan

"Tidak saja soal persoalan Covid-19 dan lainnya, tetapi membuat viral dan ini sesuai Permenkumham nomor 10, perbuatan tersebut telah melanggar syarat khusus, menimbulkan keresahan masyarakat, pelanggaran peraturan gubernur tentang pembatasan sosial berskala besar," kata Yasonna.

Yasonna juga mengatakan, terkait pemindahan pemenjaraan Bahar bin Smith ke Nusakambangan, Jawa Tengah, karena di Lapas sebelumnya kerap berdatangan demonstran yang bertindak anarkistis.

Baca juga: Fakta Penangkapan Bahar bin Smith, Dijemput Brimob Bersenjata Lengkap, Masuk Sel Khusus Teroris

"Untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan maka Habib Bahar kami pindahkan ke Nusakambangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Yasonna mengatakan, Bahar bin Smith sangat koorperatif saat ditangkap.

Ia mengatakan, Bahar bin Smith juga mengapresiasi Kemenkumham karena memperlakukan dirinya dengan baik dan mengizinkannya bertemu dengan keluarganya melalui video call selama masa pandemi.

"Maka, beliau mengapresiasi apa yang kita lakukan dan termasuk ketika pengacaranya juga datang, beliau sampaikan dalam rekaman suara betul-betul di-treat dengan baik dan kami mencoba untuk membuat kondisi Nusakambangan tidak dianggap seram," pungkasnya.

Baca juga: Penjelasan Polisi soal Penangkapan Bahar bin Smith Bak Teroris

Dalam rapat di DPR, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mempertanyakan pencabutan asimilasi Bahar bin Smith.

"Saya mempertanyakan pencabutan asimilasi Habib Bahar bin Smith," kata Habiburokhman.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X