New Normal, Menpan RB Nilai ASN Perlu Kuasai Teknologi Informasi

Kompas.com - 22/06/2020, 18:19 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, penguatan dan pemanfataan teknologi informasi dan komunikasi dalam kinerja aparatur sipil negara ( ASN) harus dilakukan dalam rangka penerapan tatanan kenormalan baru.

"Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Bagi pegawai yang tidak mampu menguasai ini, tidak mungkin diberhentikan spontan karena ASN ada batas masa usia pensiun dan sebagainya," kata Tjahjo saat membuka webinar bertajuk "Birokrasi di Era Disrupsi dan Tatanan Normal Baru" secara daring, Senin (22/6/2020).

Ia mengatakan, penelaahan lebih lanjut kepada ASN yang memiliki riwayat kesehatan tak baik juga perlu dilakukan.

Baca juga: Menpan RB Sebut ASN Harus Mulai Atur Kerja Secara Fleksibel

Dengan demikian, tugas kerja kedinasan antara di rumah dan di kantor di masa kenormalan baru harus dibagi dengan baik oleh para sekretaris baik daerah maupun kementerian/lembaga.

Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kinerja ASN sangat diperlukan.

"Sebagian besar instansi sudah punya aplikasi-aplikasi dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Saya kira kementerian/lembaga sudah punya sistem dan pola," kata dia.

Salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah soal data yang menjadi kelemahan pemerintah saat ini.

Baca juga: Banyak ASN yang Tak Produktif Selama WFH, Tjahjo Berencana Menguranginya

Dari berbagai macam data yang dimiliki kementerian/lembaga dan sistem teknologi informasi masing-masing, kata dia, maka pemanfaatan teknologi tersebut harus dilakukan.

"Kementerian/lembaga punya berbagai macam data dan teknologi informasi ini perlu diselaraskan dengan baik karena hampir Rp 1,4 triliun belanja tiap tahun untuk belanjakan teknologi informasi yang harus lebih diarahkan agar punya sistem integrasi sehingga punya pola pikir yang lebih komprehensif untuk ASN ke depan," kata dia.

Baca juga: Bawaslu Sebut Politik Uang dan Netralitas ASN Masuk Indeks Kerawanan Pilkada 2020



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X