Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Pimpinan KPK Desak Jokowi Bentuk TGPF Independen Kasus Novel Baswedan

Kompas.com - 19/06/2020, 18:19 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Presiden Jokowi membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

Mantan Ketua KPK periode 2010-2011 Busyro Muqoddas menilai, penanganan kasus pernyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang saat ini sudah masuk ke pengadilan terkesan dipaksakan sehingga mesti diulang dari awal.

"Mudah-mudahan hakim memutus bebas. Dengan diputus bebas, maka dilakukan penyelidikan ulang dan di penyelidikan ulang ini kita gedor otoritas Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim gabungan pencari fakta independen," kata Busyro dalam sebuah acara diskusi, Jumat (19/6/2020).

Baca juga: Bambang Widjojanto soal Kasus Novel: Di Mana Pimpinan KPK?

Busyro mengatakan, desakan membentuk TGPF independen tersebut sudah disuarakan sejak tiga tahun lalu, namun tidak pernah digubris Presiden Jokowi.

Busyro pun mengungkapkan sejumlah kejanggalan yang membuatnya menilai persidangan kasus penyerangan Novel terkesan dipaksakan.

Kejanggalan itu, antara lain saksi-saksi kunci yang tidak dihadirkan ke persidangan, para terdakwa yang justru dibela oleh Divisi Hukum Polri serta diabaikannya hasil investigasi Komnas HAM.

"Dan itu semua berujung ke JPU hanya satu tahun dengan satu catatan, jaksa ini di bawah Jaksa Agung dan Kaksa Agung di bawah Presiden. Jadi perkara ini kesannya kuat sekali dipaksakan," ujar Busyro.

Mantan Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad juga menilai proses penegakan hukum yang sedang berjalan manipulatif sehingga mesti direvisi.

Baca juga: Novel Baswedan Sebut Ada 10 Kasus Penyerangan terhadap Penyidik KPK yang Belum Terungkap

"Kita ingin ada proses hukum yang dimulai dari proses penyelidikan penyidikan agar supaya kita bisa menemukan pelaku intelektualnya agar supaya tersangka-tersangka yang diajukan bukan tersangka-tersangka yang hanya merupakan boneka-boneka saja," kata Samad.

Samad pun ragu proses penegakan hukum yang sedang berjalan saat ini dapat mengungkap pelaku intelektual di balik penyerangan Novel.

Mantan Komisioner KPK periode 2011-2015 Bambang Widjojanto pun berharap Presiden Jokowi dapat meyadari bahwa proses penanganan perkara Novel yang sedang berjalan telah gagal.

"Dan dari porses gagal ini kemudian beliau membuka hati sedikit utk menyetujui berbagai usulan guna membentuk tim independen pencari fakta," kata BW.

Permintaan membentuk TGPF independen sebelumnya juga sudah disuarakan oleh Novel.

Baca juga: Kontras Serahkan Amicus Curiae Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

Menurut Novel, ide membentuk TPF independen masih relevan karena TPF dapat menggali fakta-fakta yang belum terungkap dalam proses persidangan selama ini.

Berkaca dari kejanggalan selama proses persidangan, Novel menduga masih ada pelaku lain dalam kasus penyiraman air keras terhadap dirinya.

"Kalau di perkara ini disebut bahwa pelakunya hanya dua itu saja, tidak berarti harus perkara lain enggak boleh muncul untuk perkara ini. Oleh karena itu, tim gabungan pencari fakta masih relevan untuk dibuat," ujar Novel dalam acara "Mata Najwa" yang tayang pada Rabu (17/6/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com