Pandemi Covid-19 Membuat Ketimpangan Akses atas Kesehatan Terlihat Jelas

Kompas.com - 18/06/2020, 18:21 WIB
Tukang rongsokan tengah istirahat di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (22/4/2020). Di tengah pandemi Covid-19 dalam situasi yang sangat berat, pemerintah mengumumkan akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan hingga 3,78 juta orang. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOTukang rongsokan tengah istirahat di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (22/4/2020). Di tengah pandemi Covid-19 dalam situasi yang sangat berat, pemerintah mengumumkan akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan hingga 3,78 juta orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 yang menjadi bencana nasional nonalam saat ini dinilai menjadi ujian bangsa Indonesia di sektor kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pandemi membuat ketimpangan infrastruktur dan suprastruktur di sektor kesehatan nasional menjadi terlihat sangat jelas.

Baca juga: Menko PMK Akui Ada Ketimpangan Layanan Kesehatan Peserta JKN

"Adanya wabah Covid-19 ini, kita bisa jadi telanjang mengetahui betapa masih belum solidnya, timpangnya infrastruktur dan suprastruktur kesehatan nasional," kata Muhadjir dalam peluncuran buku Statistik JKN 2014-2018: Mengungkap Fakta JKN dengan Data di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Bahkan, masyarakat yang sudah mendapatkan jaminan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pun belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Oleh karena itu, Muhadjir berharap pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk melakukan reformasi total dan pembenahan secara menyeluruh dalam permasalahan JKN.

Ia meminta seluruh pihak untuk bekerja keras menata dan melakukan reformasi tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Terutama agar pelaksanaan JKN bisa berlangsung dengan baik.

"Artinya kita masih punya pekerjaan besar yang sangat berat yang harus ditangani secara cepat, menyeluruh, dan tanpa kompromi," kata Muhadjir.

"Baik hambatan struktural, kultural, maupun birokrasi yang selama ini dihadapi pembuat kebijakan, tenaga teknokratik kesehatan ketika akan merealisasikannya," ucap dia.

Baca juga: Menko PMK Ungkap Masalah Program Jaminan Kesehatan Nasional

Menurut Muhadjir, saat ini masih ditemui persoalan terkait akses, kesetaraan, dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Apalagi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, sebanyak 98 persen masyarakat menjadi sasaran untuk mendapatkan perlindungan sosial.

"Ketiga agenda (persoalan akses, kesetaraan, dan kualitas pelayanan kesehatan) harus segera kita tangani bersama Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah, termasuk upaya redistribusi tenaga kesehatan, medis, paramedis, dan nonmedis yang sangat dibutuhkan masyarakat," tutur Muhadjir.

"Kita hadapi suasana ini dengan sense of crisis, dengan adanya itu maka kita bisa optimalkan energi untuk menangani persoalan-persoalan yang ada di lapangan," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X