Nasdem Setuju Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Ditunda

Kompas.com - 17/06/2020, 13:30 WIB
Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali saat ditemui di Gedung DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAKetua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali saat ditemui di Gedung DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, partainya setuju dengan sikap pemerintah untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Ali mengatakan, atas sikap pemerintah tersebut, DPR tidak bisa melanjutkan pembahasan RUU HIP. Pasalnya, setiap pembahasan RUU harus melibatkan pemerintah.

"Mengenai statement pemerintah kemarin, dengan kemudian pemerintah sudah punya sikap untuk menolak melakukan pembahasan, maka secara otomatis pembahasan itu akan berhenti. Karena pembahasan itu bukan hak eksklusif DPR, tapi bersama pemerintah," kata Ali saat dihubungi, Rabu (17/6/2020).

Baca juga: Pemerintah Tunda Pembahasan RUU HIP, Ingin Fokus Tangani Covid-19

Ali mengatakan, RUU HIP ramai diperbincangkan publik dan organisasi masyarakat, karena masyarakat sensitif dengan hal-hal yang terkait ideologi.

Oleh karenanya, ia berpendapat, sebaiknya RUU HIP tidak dibahas agar tak terjadi kegaduhan di masyarakat.

"Persoalan RUU HIP ini menjadi ramai karena kita enggak bisa menyalahkan ormas atau masyarakat, karena kita tahu bangsa ini pernah punya tragedi kemanusiaan, sehingga kemudian masyarakat, ormas sensitif begitu ada hal-hal yang berbau ideologi, PKI dan lainnya semua orang jadi bereaksi," ujarnya.

"Nah, supaya tidak terjadi kegaduhan berkepanjangan memang sebaiknya ini (pembahasan RUU HIP) dihentikan," sambungnya.

Baca juga: Tiga Ormas Islam Apresiasi Pemerintah Tunda Pembahasan RUU HIP

Lebih lanjut, Ali menyetujui saran dari pemerintah agar DPR menyerap aspirasi masyarakat terkait substansi RUU Haluan Ideologi Pancasila tersebut.

Selain itu, ia menyarankan, pengusul dari RUU HIP ini menyosialisasikan kepada masyarakat isi RUU tersebut.

"Pengusulnya PDI-P, nah Nasdem juga berkeyakinan pengusul RUU itu tidak punya keinginan untuk membangkitkan kembali paham komunis di negeri ini. Tapi perlu disosialisaasikan agar tidak terjadi kegaduhan itu," pungkasnya.

Baca juga: Kritik terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila: Dinilai Tak Ada Urgensi dan Rawan Konflik Ideologi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X