Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SAFEnet Sarankan Bintang Emon Lapor ke Polisi soal Serangan Digital

Kompas.com - 16/06/2020, 20:39 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto menyarankan komika Bintang Emon melaporkan serangan digital yang dialami ke polisi.

“Saya menyarankan Bintang Emon untuk melakukan pelaporan kepada kepolisian, pada pihak yang berwajib bahwa telah terjadi teror berupa serangan digital kepada dirinya dan keluarganya,” kata Damar ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (116/6/2020).

Baca juga: Novel Baswedan: Bintang Emon Menyuarakan Kritik atas Ketidakadilan

Bintang diserang setelah ia mengkritik tuntutan ringan jaksa bagi dua terdakwa dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Serangan turut menyasar akun keluarga dan manajernya serta terhadap surat elektronik yang digunakan untuk bekerja.

Bahkan, ada pula akun bot yang memfitnah Bintang sebagai pengguna narkotika. Bintang sendiri telah mengunggah tes urine dengan hasil negatif.

Menurut Damar, apa yang dilakukan akun bot tersebut dikategorikan sebagai trolling yang bertujuan menghancurkan reputasi dan mengganggu seseorang.

Ia mengatakan, tindakan tersebut melanggar hukum dan prinsip kebebasan berekspresi.

Baca juga: Bintang Emon Diserang setelah Kritik Kasus Novel, SAFEnet: Pelaku Bisa Dipidanakan

Dari segi hukum, Damar berpandangan, pelakunya dapat dijerat dengan KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Di sisi lain, tindakan tersebut juga dapat dilihat sebagai langkah pembungkaman atas pendapat.

Hal tersebut bukan kali pertama terjadi. Menurut catatan SAFEnet, peristiwa serupa marak terjadi sejak tahun 2017 dan intensitasnya meningkat di tahun 2019.

“Pada tahun 2017 kita melihat serangan-serangan digital ini marak terjadi dalam konteks Pilkada, dan juga peristiwa penyerangan YLBHI,” ujarnya.

“Kemudian di tahun 2019 mulai intens ketika ada gerakan masyarakat menolak revisi UU KPK dan penggaungan tagar #ReformasiDikorupsi,” sambung dia.

Baca juga: Istana: Pemerintah Tak Ada Hubungan dengan Penyerang Bintang Emon

Dengan intensitas yang semakin meningkat, Damar mengajak para korban melakukan perlawanan.

Caranya, dengan meminta perlindungan kepada Komnas HAM dan melapor ke polisi.

Tak menutup kemungkinan, kata Damar, dengan menyuarakan persoalan ini ke tingkat internasional.

“Bukan tidak mungkin kita bisa menempuh upaya untuk menyuarakan persoalan ini kepada dunia internasional," ucap Damar.

"Bahwa proses demokrasi dan juga kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami gangguan serius dari serangan-serangan digital semacam ini,” lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com