Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Elektabilitas PDI Perjuangan Terjun Bebas

Kompas.com - 09/06/2020, 07:27 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas partai politik Tanah Air.

Hasil survei yang dilakukan pada 16-18 Mei 2020 tersebut menunjukkan, elektabilitas mayoritas partai politik mengalami penurunan.

Bahkan, elektabilitas PDI Perjuangan terjun bebas bila dibandingkan dengan Februari 2020, yaitu dari 29,8 persen menjadi 22,2 persen. Itu berarti elektabilitas partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut terkoreksi 7,6 persen.

Koreksi elektabilitas ini menjadi yang terdalam dibandingkan partai politik lain yang juga mengalami penurunan.

"Tak ada dinamika elektoral yang berarti di tingkat partai politik, kecuali penurunan dukungan terhadap PDI Perjuangan," demikian tulis kesimpulan survei tersebut, dikutip Kompas.com dari laman resmi Indikator, Selasa (9/6/2020).

Baca juga: Survei: Elektabilitas Ganjar dan Ridwan Kamil Naik, Anies Turun

Ada 15 partai politik lain yang dimasukkan daftar pilihan partai pada survei tersebut, selain PDI Perjuangan.

Merujuk hasil survei, Partai Garuda dan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak mengalami perubahan elektabilitas, baik pada Februari maupun Mei, yaitu tetap 0 persen. Hal yang sama juga dialami Partai Hanura yang memiliki elektabilitas tetap, yaitu 0,4 persen.

Adapun kenaikan tipis dialami oleh Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan PKPI. Dua partai yang berhasil menempatkan kadernya di DPR pada Pemilu Legislatif 2019, yaitu Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN), juga mengalami hal serupa.

Sementara itu, tujuh partai besar lainnya, yakni Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat, mengalami penurunan tipis.

Berikut hasil selengkapnya:

1. PKB (Februari 7,8 persen; Mei 5,7 persen)
2. Gerindra (Februari 16,2 persen; Mei 15,2 persen)
3. PDI Perjuangan (Februari 29,8 persen; Mei 22,2 persen)
4. Golkar (Februari 6,7 persen; Mei 6,4 persen)
5. Nasdem (Februari 2,3 persen; Mei 3,3 persen)
6. Garuda (Februari 0 persen; Mei 0 persen)
7. Berkarya (Februari 0 persen; Mei 0,2 persen)
8. PKS (Februari 4,7 persen; Mei 4 persen)
9. Perindo (Februari 0,9 persen; Mei 0,3 persen)
10. PPP (Februari 3,8 persen; Mei 1,7 persen)
11. PSI (Februari 0,6 persen; Mei 0,7 persen)
12. PAN (Februari 1,3 persen; Mei 2,1 persen)
13. Hanura (Februari 0,4 persen; Mei 0,4 persen)
14. Demokrat (Februari 4,6 persen; Mei 3,6 persen)
15. PBB (Februari 0 persen; Mei 0 persen)
16. PKPI (Februari 0 persen; Mei 0,2 persen)
17. Lainnya (Februari 0,1 persen; Mei 0,2 persen)
18. Tidak tahu/tidak jawab (Februari 20,5 persen; Mei 33,9 persen)

Untuk diketahui, responden pada survei ini sebanyak 1.200 responden dengan metode kontak telepon. Margin of error survei ini lebih kurang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com