Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PGI Nilai New Normal Belum Bisa Diterapkan, Ini Alasannya...

Kompas.com - 08/06/2020, 15:27 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) berpendapat, belum saatnya Indonesia memasuki era kenormalan baru alias new normal terkait pandemi virus corona (Covid-19).

Sebab, dalam perspektif PGI, era new normal baru dapat diterapkan apabila grafik kasus Covid-19 melandai dan cenderung turun. Sementara, Indonesia belum demikian.

"Normal baru sendiri dalam kaitan kesehatan dalam rumusan PGI adalah sebuah kondisi di mana kurva pandemi menurun dan melandai," ujar Sekretaris Umum PGI Jacky Manuputty dalam diskusi online bertajuk 'Tata Hidup Baru (The Normal Life): Prespektif Agama-agama', Senin (8/6/2020).

 

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Naik di 4 Provinsi Ini, Pemerintah Kirim Tenaga Ahli

"Masyarakat telah bisa beradaptasi dan penanggulangan Covid-19 berjalan secara linear pada kemajuan," lanjut dia.

Oleh sebab itu, PGI menyarankan bahwa penerapan new normal jangan diterapkan terlebih dahulu dan fokus menurunkan angka penularan.

"Oleh karena itu, dalam pernyataan pers kami sebelumnya, kami nyatakan bahwa saat ini kami belum melihat telah mencapai normal baru," ujar dia.

Namun, apabila pemerintah tetap berkeinginan menerapkan new normal di tengah penularan yang masih terbilang tinggi, Jacky menyebut, new normal merupakan tantangan yang harus dijawab bersama-sama.

Baca juga: Kasus Baru Covid-19 di DKI Naik Lagi, Ini Selengkapnya...

Diketahui, new normal menjadi istilah baru yang ramai dinarasikan. Istilah ini muncul tak lama usai Presiden Joko Widodo mengajak ‘berdamai’ dengan Covid-19.

Ada sejumlah daerah yang akan menjadi proyek percontohan kebijakan ini.

Ada empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang akan mulai melaksanakan skenario ini. Empat provinsi tersebut adalah Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo.

Namun, sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan kapan tepatnya penerapan kebijakan new normal itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com