Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kompas.com - 05/06/2020, 22:10 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menggelar lomba inovasi daerah menuju tatanan normal baru bagi pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan kabupaten tertinggal/perbatasan.

Plt Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal menjelaskan, lomba ini sebagai upaya untuk menyosialisasikan normal baru (new normal) bagi masyarakat di tiap daerah.

"Lomba inovasi daerah ini untuk menggali ide-ide masyarakat agar masyarakat terbiasa dengan kenormalan baru nantinya," ujar Safrizal dalam konferensi pers dari Graha BNPB, Jakarta, Jumat (5/6/2020).

Baca juga: Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Ia mendorong pemerintah daerah melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan memaksimalkan komunikasi publik dengan berbagai medium dalam mengikuti lomba inovasi menuju kenormalan baru ini.

Safrizal menjelaskan, ada tujuh sektor yang dilombakan, yaitu hotel/penginapan, pasar tradisional, pasar modern/mal, PTSP, restoran/rumah makan, transportasi umum, dan tempat wisata.

Menurut Safrizal tiap daerah memiliki kebutuhan dan cara masing-masing dalam mengahadapi kenormalan baru.

"Tentu beda daerah, beda geografi, beda kondisi tentu beda pula cara untuk menemukan prakondisi. Maka Kemendagri membuat lomba ke dalam tujuh sektor," ucapnya.

Baca juga: Sumatera Barat Siapkan Perda tentang Aturan dan Sanksi New Normal

Safrizal mengatakan pemda pemenang akan mendapatkan piagam penghargaan dan dana insentif daerah (DID).

Kemendagri akan memilih tiga pemenang dari masing-masing tingkatan pemda.

Ia menyebutkan, Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran hingga Rp 169 miliar untuk pemda pemenang lomba.

"Pemenang lomba inovasi dalam melakukan tatanan normal baru ini memperoleh reward. Kementerian Keuangan untuk memberikan reward sampai dengan Rp 169 miliar bagi pemerintah daerah yang memenangkan protokol kesehatan menuju tatanan normal baru," ujar Safrizal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com