Presiden Ingin Contoh Korsel dan Selandia Baru dalam Penggunaan Teknologi Pelacak Covid-19, Seperti Apa?

Kompas.com - 04/06/2020, 16:57 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap meninjau penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Presiden mengecek penyaluran BST kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bogor dan berharap dengan adanya bantuan sosial ini bisa memperkuat daya beli masyarakat hingga nanti konsumsi domestik Indonesia menjadi normal kembali. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/aww. ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHPresiden Joko Widodo bersiap meninjau penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Presiden mengecek penyaluran BST kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bogor dan berharap dengan adanya bantuan sosial ini bisa memperkuat daya beli masyarakat hingga nanti konsumsi domestik Indonesia menjadi normal kembali. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/aww.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, penggunaan teknologi informasi di dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi hal yang penting untuk dilakukan saat ini. Terutama, dalam melacak pergerakan kasus yang terus terjadi dari waktu ke waktu.

"Sekali lagi, saya minta untuk pelacakan secara agresif, dilakukan lebih agresif lagi dengan menggunakan bantuan sistem teknologi komunikasi dan bukan dengan cara-cara konvensional lagi," kata Presiden saat membuka rapat terbatas mengenai percepatan penanganan Covid-19, Kamis (4/6/2020).

Sampai saat ini, penambahan kasus positif Covid-19 masih terus terjadi di Tanah Air. Hingga Kamis (4/6/2020), terdapat 28.818 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia. Jumlah tersebut bertambah 585 kasus dalam kurun 24 jam.

Adapun kasus yang telah dinyatakan sembuh bertambah 486 orang, sehingga total mencapai 8.892 kasus. Sedangkan, kasus meninggal dunia bertambah 23 orang, menjadi 1.721 kasus.

Baca juga: Jokowi Minta Pelacakan Warga yang Terpapar Covid-19 Gunakan Teknologi

Kepala Negara menyatakan, sejumlah negara yang telah menggunakan teknologi informasi cukup berhasil dalam melacak keberadaan kasus Covid-19 di negara masing-masing.

"Seperti yang kita lihat di negara-negara lain, misalnya di Selandia Baru mereka menggunakan digital diary, kemudian Korea Selatan juga mengembangkan mobile GPS untuk data-data sehingga pelacakan itu lebih termonitor dengan baik," kata Jokowi.

Presiden menambahkan, sistem manajemen data yang ada saat ini harus terus diperbaiki agar ke depan penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara real time mulai dari laboratorium hingga gugus tugas yang ada di tingkat daerah.

"Sehingga, dalam pengambilan keputusan, kebijakan, bisa tepat dan akurat," kata dia.

Lantas, seperti apa penggunaan kedua teknologi yang dimaksud Presiden?

1. Mobile GPS Korea Selatan

Aplikasi berbasis GPS ini digunakan untuk mengawasi orang yang menjalani karantina di rumah mereka sendiri. Jika mereka meninggalkan lokasi yang telah ditentukan, maka sistem alarm akan menyala.

Dilansir dari CNN, aplikasi tersebut pertama kali diimplementasikan di Daegu dan sekitar provinsi Gyeongsang Utara pada Februari lalu. Kedua wilayah tersebut dipilih lantaran hampir 90 persen warganya telah terinfeksi.

"Pemerintah berdiskusi tentang cara yang lebih efisien untuk mengawasi orang-orang dalam karantina dan mengembangkan sebuah aplikasi," kata Humas Central Disaster Relief Headquarters, Park Jong-hyun, dalam sebuah briefing, pada 26 Februari 2020.

Saat itu, terdapat sekitar 2.300 orang tengah dalam proses karantina di Daegu.

Pemerintah Korsel pun mengategorisasi kasus-kasus terkonfirmasi, sehingga pasien yang memiliki kondisi kesehatan yang lebih serius dapat segera dibawa ke rumah sakit.

Sementara, pasien dengan gejala yang lebih ringan dapat diawasi di rumah atau fasilitas kesehatan yang disiapkan pemerintah.

Baca juga: Tangani Corona, Korea Selatan Gunakan GPS untuk Pastikan Pasien Tak Kabur Saat Dikarantina

Melansir data dari Worldometers, terdapat 11.629 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Korea Selatan hingga 4 Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 10.499 kasus telah dinyatakan sembuh atau hanya tersisa 857 kasus yang masih menjalani perawatan.

Pada 6 Mei lalu, Korea Selatan sempat mencabut kebijakan pembatasan sosial yang telah diterapkan di negara tersebut, lantaran penurunan kasus yang terjadi.

Namun, Menteri Kesehatan Park Neung-hoo akhirnya kembali menerapkan kebijakan pembatasan sosial sejak 29 Mei, lantaran kembali terjadi lonjakan kasus. Kebijakan itu berlaku efektif hingga 14 Juni mendatang.

2. Digital diary Selandia Baru

Berbeda dengan Korea Selatan yang meluncurkan teknologi di tengah situasi pandemi meningkat tajam, Selandia Baru justru meluncurkan aplikasi pelacak setelah pandemi mulai reda.

Aplikasi yang disebut oleh Perdana Menteri Selandia Baru Jacinta Ardern sebagai 'digital diary' itu berfungsi mencatat perjalanan pribadi penggunanya, sembari memastikan data yang disimpan aman.

"Sambil berjaga-jaga jika pada kemudian hari Anda terjangkit COVID-19, Anda punya referensi untuk menceritakan ke mana saja Anda pergi dalam periode tertentu," kata Ardern, seperti dikuti Antara dari dari Reuters, pada 18 Mei lalu.

Baca juga: 5 Hari Tanpa Kasus Baru, Selandia Baru Umumkan Pasien Terakhir Covid-19 Telah Sembuh

Selandia Baru diketahui telah melonggarkan kebijakan pembatasan sosial mereka. Berbagai fasilitas publik seperti restoran, toko dan taman bermain sudah dibuka dengan tetap menjalankan protokol jarak sosial.

Sejak mengumumkan kasus pertama pada 28 Februari, jumlah kasus kematian di negara tersebut hingga kini telah mencapai 22 orang. Adapun kasus terkonfirmasi positif mencapai 1.504 kasus, dimana 1.481 kasus telah dinyatakan sembuh.

Dengan demikian, saat ini hanya tersisa 1 kasus yang masih menjalani perawatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Nasional
Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Nasional
Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Nasional
Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Nasional
Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Nasional
Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Nasional
Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

Nasional
Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Nasional
Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X