Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Enam terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atau AJS menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan, Rabu (3/6/2020).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung membacakan surat dakwaan atas nama Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Dia dan 5 terdakwa lainnya didakwa merugikan negara dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp 16,8 triliun.

“(Terdakwa Heru Hidayat) telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, Benny Tjokrosaputro dan Joko Hartono Tirto, secara melawan hukum,” kata perwakilan JPU di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Ada 50 JPU yang ikut dalam sidang ini. Mereka yang membacakan surat dakwaan antara lain yaitu, Bima Suprayoga, SH MH, Ardito Muwardi, SH MH, Yanuar Utomo SH Mhum, dan Petrus Andri Napitupulu SH MH.

Baca juga: Aset Jiwasraya yang Disita Diperkirakan Capai Rp 17 Triliun

Tiga terdakwa di antaranya merupakan mantan petinggi Jiwasraya. Hary Prasetyo adalah mantan direktur keuangan, Hendrisman adalah mantan direktur utama, serta Syahmirwan adalah mantan kepala divisi investasi dan keuangan.

Kemudian, dua terdakwa lainnya yaitu, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Keenamnya didakwa melakukan kesepakatan dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana yang tidak transparan dan akuntabel.

Kemudian, menurut jaksa, analisis yang dilakukan dalam pengelolaan investasi saham serta reksadana tersebut hanya sebuah formalitas.

“Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan telah melakukan pengelolaan investasi saham dan reksana, tanpa analisis yang didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dalam NIKP (Nota Intern Kantor Pusat), tetapi analisis hanya dibuat formalitas,” kata JPU.

Baca juga: Kasus Jiwasraya, Nasabah Wanaartha Ajukan Keberatan Pemblokiran Rekening Efek

Ketiga petinggi Jiwasraya juga disebut membeli saham BJBR, PPRO, dan SMBR meski kepemilikannya melewati ketentuan dalam Pedoman Investasi, yaitu 2,5 persen dari saham yang beredar.

Keenamnya didakwa bekerja sama untuk membeli dan/atau menjual saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU.

Menurut jaksa, transaksi tersebut bertujuan untuk mengintervensi harga yang akibatnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas untuk menunjang kegiatan operasional.

Kemudian, keenamnya didakwa mengendalikan 13 manajer investasi.

“Mengatur dan mengendalikan 13 manajer investasi untuk membentuk produk reksadana khusus untuk PT AJS, agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksadana PT AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto,” tulisnya. 

Baca juga: Kasus Jiwasraya, Nasabah Wanaartha Ajukan Keberatan Pemblokiran Rekening Efek