Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/06/2020, 13:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Lenny N Rosalin mengatakan, pengasuhan anak di era new normal memerlukan pedoman yang disesuaikan dengan protokol kesehatan.

"Pengasuhan anak berbasis new normal perlu dibuat pedoman bagi para orangtua, wali, pengasuh bagaimana mereka menyesuaikan protokol kesehatan digabungkan dengan pengasuhan itu sendiri," ujar Lenny dalam webinar Kemen PPPA, Rabu (3/6/2020).

Dalam perlindungan anak sendiri, kata dia, ada empat prinisip yang harus diperhatikan.

Baca juga: Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Keempat prinsip tersebut adalah non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hidup tumbuh dan berkembang serta partisipasi.

Lenny melanjutkan, baik di masa sebelum pandemi, selama pandemi, maupun new normal nantinya, keempat prinsip tersebut harus tetap diterapkan dalam pengasuhan anak.

"Pengasuhan itu sendiri, mau di masa sebelum pandemi, selama pandemi, dan new normal, empat prinsip pemenuhan hak anak harus tetap diterapkan," kata dia.

Salah satu contoh, new normal yang secara bertahap akan berlaku di DKI Jakarta karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah tersebut berakhir pada 4 Juni 2020 nanti.

Oleh karena itu, pola pengasuhan anak pun harus disesuaikan.

Dari semula saat PSBB orangtua 24 jam mengawasi anaknya, di saat memasuki new normal akan berubah lagi polanya.

"Tapi perubahannya seperti apa? Fokusnya yang harus dipraktikkan adalah penerapan protokol keshatan," kata Lenny.

Baca juga: KPAI Usul Isu Pengasuhan Anak Masuk ke RUU Ketahanan Keluarga

Ia mengatakan, di era new normal, pengasuhan anak tetap bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak yakni kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berlanjut.

Adapun pemenuhan hak anak selama new normal meliputi anak itu sendiri, keluarga, satuan pendidikan, lingkungan, dan wilayah.

Stakeholder intervensi pengasuhan di masa new normal juga bisa dilakukan melalui anak, keluarga, sekolah, dan wilayah.

"Pengasuhan nantinya akan berkaitan erat dengan anak dan keluarga," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berbagai Tanggapan Jaksa Atas Nota Pembelaan Ferdy Sambo dkk...

Berbagai Tanggapan Jaksa Atas Nota Pembelaan Ferdy Sambo dkk...

Nasional
Anies Disebut Sudah Lunasi Utang ke Prabowo di Pilgub DKI 2017

Anies Disebut Sudah Lunasi Utang ke Prabowo di Pilgub DKI 2017

Nasional
Menengok Perjanjian Politik Anies Baswedan dan Prabowo yang Diungkit Sandiaga Uno

Menengok Perjanjian Politik Anies Baswedan dan Prabowo yang Diungkit Sandiaga Uno

Nasional
Jokowi Akan Hadiri HUT Ke-8 PSI Malam Ini

Jokowi Akan Hadiri HUT Ke-8 PSI Malam Ini

Nasional
Nasdem Sebut Dukungan PKS ke Anies Beri Kepastian Pembentukan Koalisi Perubahan

Nasdem Sebut Dukungan PKS ke Anies Beri Kepastian Pembentukan Koalisi Perubahan

Nasional
Kantongi Dukungan PKS dan Demokrat, Anies Disarankan Segera Tunjuk Cawapres

Kantongi Dukungan PKS dan Demokrat, Anies Disarankan Segera Tunjuk Cawapres

Nasional
Menko PMK: Dana Penanggulangan Kemiskinan Tak Sampai Rp 500 Triliun

Menko PMK: Dana Penanggulangan Kemiskinan Tak Sampai Rp 500 Triliun

Nasional
Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Nasional
Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Nasional
Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Nasional
Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Nasional
Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Sidang Duplik Hari Ini, Selangkah Lagi Menuju Vonis

Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Sidang Duplik Hari Ini, Selangkah Lagi Menuju Vonis

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Nasional
Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.