Ombudsman Tutup Kasus Dugaan Malaadministrasi Pemecatan Komisioner KPU Evi Novida

Kompas.com - 02/06/2020, 18:02 WIB
Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala, dalam memaparkan hasil sidak pelayanan publik di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comAnggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala, dalam memaparkan hasil sidak pelayanan publik di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menutup kasus dugaan malaadminitrasi pemecatan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, pihaknya terpaksa menutup kasus ini lantaran DKPP, selaku pihak teradu, tak mau memberikan keterangan.

Di sisi lain, pengadilan tata usaha negara (PTUN) dalam waktu dekat akan menggelar pemeriksaan untuk kasus yang sama dengan yang diadukan Evi ke Ombudsman.

"Kami tidak bisa lagi melakukan suatu kegiatan yang lebih jauh terkait dengan DKPP yang dalam hal ini belum memberikan satu keterangan yang jelas mengenai apa yang meniadi dasar sehingga kemudian dikeluarkan rekomendasi pemberhentian," kata Adrianus dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Selasa (2/6/2020).

Adrianus mengatakan, sebagaimana bunyi undang-undang, pihaknya harus mengakhiri pemeriksaan suatu kasus yang sudah akan diperiksa di pengadilan.

Baca juga: Diberhentikan secara Tidak Terhormat, Evi Novida Tetap Gugat Putusan DKPP ke PTUN

Hal ini demi menghindari timbulnya tafsir ketidakpastian putusan.

"Sesuai dengan apa yang dikatakan undang-undang, maka kami terpaksa menutup laporan tersebut," ucap Adrianus.

Adrianus pun merasa kecewa terhadap sikap DKPP yang tidak kooperatif dalam kasus ini.

Menurut dia, DKPP telah dua kali menolak permintaan Ombudsman untuk memberikan keterangan dalam kasus dugaan malaadministrasi ini.

"Kami merasa kecewa dan menyesalkan sikap DKPP yang dalam hal ini tidak kooperatif dalam rangka pemeriksaan dari Ombudsman," ujar Adrianus.

Baca juga: Evi Novida Minta Jokowi Cabut Keppres dan Kembalikan Jabatannya sebagai Komisioner KPU

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formappi: DPR Sibuk Revisi UU, Bikin RUU Baru, padahal Saat Ini Indonesia Hiper Regulasi

Formappi: DPR Sibuk Revisi UU, Bikin RUU Baru, padahal Saat Ini Indonesia Hiper Regulasi

Nasional
Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Nasional
Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Nasional
Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X