Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Kompas.com - 31/05/2020, 07:48 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna memutus rantai penyebaran Covid-19, TNI Angkatan Darat akan menggunakan helm teknologi baru yang dapat mendeteksi suhu tubuh seseorang dari jarak jauh.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Kolonel Inf Nefra Firdaus mengatakan, thermal KC wearable helmet yang akan digunakan personel TNI AD dapat mendeteksi suhu tubuh seseorang dalam jarak 10 meter.

Ia pun mengklaim, teknologi yang digunakan dapat mendeteksi lebih cepat dan efektif dibandingkan thermo gun.

"Tentunya juga dapat mereduksi resiko petugas pemeriksa akibat kontak dekat jika menggunakan thermo gun," kata Nefra dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2020).

Baca juga: Era New Normal, Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Saat ini, ia menambahkan, sosialisasi dan pelatihan personel terus dilakukan di lingkungan TNI AD.

"Selain untuk mendeteksi dan menyeleksi orang yang masuk ke fasilitas TNI AD, termasuk rumah sakit, ini juga menegaskan komitmen TNI AD dalam memutus dan mencegah penyebaran pandemi Covid-19," ucap dia.

Secara terpisah, salah seorang peserta pelatihan dari bagian kesehatan Sekolah Calon Perwira AD di Bandung, Letda Ckm (K) dr Eva menyatakan, keberadaan helm ini cukup efektif dalam membantu personel dalam mendeteksi tubuh seseorang.

"Selama ini untuk mengecek suhu tubuh, kita lakukan satu per satu dan dengan jarak yang dekat. Namun dengan alat ini kita dapat mendeteksi suhu tubuh seseorang lebih cepat, dan dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa harus mendekati orang tersebut," kata Eva.

Ia pun berharap, alat ini dapat membantu personel dalam mendeteksi orang yang terinfeksi Covid-19, sehingga dapat mengurangi dampak penyebaran pandemi tersebut.

Baca juga: Kapolri: Pengerahan TNI-Polri Bukan untuk Penegakan Hukum

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com