Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senin 1 Juni, Jokowi Dijadwalkan Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Kompas.com - 29/05/2020, 11:41 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (1/6/2020).

Sebagaimana diketahui, melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, Presiden Joko Widodo telah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

Namun demikian, karena adanya pandemi Covid-19, upacara hanya akan dihadiri pejabat negara secara terbatas.

"Karena ini ada Covid maka penyelenggaraannya tidak seperti hari-hari normal. Dibatasi dengan menggunakan standar atau prosedur kesehatan sehingga yang hadir sangat terbatas," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: Sah, RUU Haluan Ideologi Pancasila Jadi Inisiatif DPR RI

Yudian mengatakan, upacara akan digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta, mulai pukul 07.00 WIB.

Dijadwalkan hadir dalam upacara antara lain Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Akan hadir pula untuk membacakan teks Pancasila Ketua MPR Bambang Soesatyo, serta Ketua DPR Puan Maharani yang akan membacakan teks Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Selain itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga dijadwalkan hadir membacakan doa.

BPIP juga mengundang pejabat kementerian/lembaga lainnya secara terbatas.

"Bupati, wali kota, dan perwakilan NKRI di luar negeri mengikutinya melalui media, televisi, atau dapat melalui layanan yang disediakan BPIP, Yotube BPIP, Instagram bpip dan lainnya," kata Sekretaris Utama BPIP Karjono.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Tri Sutrisno mengingatkan supaya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar menggunakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.

Baca juga: Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Mereka yang diperkenankan hadir mengikuti upacara hanya yang sudah tes Covid-19 dan dinyatakan tidak terinfeksi.

Masyarakat umum tidak diperkenankan untuk hadir, tetapi dapat mengikuti siaran langsung upacara melalui saluran yang tersedia.

"Upacara hanya dilakukan di gedung Pancasila dan tidak dilakukan di tempat-tempat lain. Petugas dan peserta upacara dibatasi seminimal mungkin," kata Tri Sutrisno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com