Kompas.com - 27/05/2020, 12:26 WIB
Pembeli menggunakan masker saat belanja kebutuhan pokok di supermarket AEON Mal Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (26/5/2020). Pemerintah Indonesia bersiap menerapkan tatanan baru (new normal) dalam waktu dekat. Salah satunya dengan mulai membuka pusat perbelanjaan secara bertahap di bulan Juni mendatang. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPembeli menggunakan masker saat belanja kebutuhan pokok di supermarket AEON Mal Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (26/5/2020). Pemerintah Indonesia bersiap menerapkan tatanan baru (new normal) dalam waktu dekat. Salah satunya dengan mulai membuka pusat perbelanjaan secara bertahap di bulan Juni mendatang.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono menilai, rencana pemerintah untuk menerapkan era normal baru (new normal) di 25 kabupaten/ kota boleh dilakukan.

Namun, dia mengingatkan, pembukaan fasilitas yang ada di daerah tersebut harus dilakukan secara bertahap.

"Tanpa tahapan, nanti seperti dibuka bersama dari tahap pertama, ya kurang bijaksana dan lebih baik bertahap, kemudian di evaluasi lagi, bertahap dievaluasi lagi," kata Pandu pada Kompas.com, Rabu (27/5/2020).

Baca juga: Bersiap New Normal, Ini 6 Tips Makan di Restoran Saat Pandemi Covid-19

Selain bertahap, menurut dia, pembukaan kembali suatu kota yang terdampak Covid-19, atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus memperhatikan beberapa indikator, mulai dari jumlah tes dan contact tracing yang bertambah, kebiasaan mencuci tangan, dan pengunaan masker yang meningkat.

Kemudian, berkurangnya jumlah kasus suspect dan kematian yang diduga akibat Covid-19 dalam kurun waktu paling sedikit 14 hari.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas ICU, tenaga kesehatan, dan jumlah alat pelindung diri (APD) yang memadai.

Pandu mengingatkan, persiapan pembukaan suatu kota atau fasilitas umum harus dilakukan secara matang sehingga bisa menghindari adanya lonjakan kasus dari pembukaan tersebut.

"Yang kita khawatirkan ada lonjakan. Jadi harus siaplah. Kalau mau dibuka, dibuka boleh, tapi harus ada penilaian apakah sudah memenuhi syarat belum," ujar dia.

Pandu pun enggan berkomentar lebih jauh lagi soal penerapan new normal di beberapa kabupaten/kota.

Sebab, kata dia, belum ada penjelasan lengkap dari pemerintah mengenai hal tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyebut, aparat TNI/Polri akan dikerahkan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Baca juga: Ini 25 Daerah yang Mulai Bersiap Terapkan New Normal

Personel TNI/Polri tersebut akan menjaga tempat umum dan pusat keramaian untuk memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan virus corona.

Gelar pasukan ini dilakukan dalam rangka persiapan menuju new normal atau tatanan kehidupan baru.

"Hari ini telah dimulai TNI/Polri polri menggelar pasukan dan aparat di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota," kata Jokowi, saat meninjau persiapan new normal, di Mal Summarecon Bekasi, Selasa (26/5/2020).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Nasional
Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Nasional
Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Nasional
MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

Nasional
Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Nasional
Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Nasional
Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Nasional
Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Nasional
Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X