Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Pastikan Imbauan Penolakan Rapid Test Covid-19 adalah Hoaks

Kompas.com - 27/05/2020, 11:27 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Abba Gabrillin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zaitun Rasmin mengatakan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan imbauan agar masyarakat menolak rapid test Covid-19.

Zaitun memastikan imbauan penolakan rapid test yang telah beredar dan mengatasnamakan MUI tersebut adalah hoaks.

"Itu jelas hoaks," kata Zaitun kepada Kompas.com, Rabu (27/5/2020).

Baca juga: Kapal Yacht dari Australia Dibegal di Perairan Lampung

Menurut Zaitun, MUI tidak mungkin menolak tes terkait Covid-19.

Sebab, pelaksanaan tes Covid-19 telah sesuai dengan ilmu pengetahuan.

"Tidak mungkin MUI menolak tes untuk pandemi corona, di mana hal itu sesuai dengan ilmu pengetahuan, sementara Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan," ujar dia.

Sebaliknya, sejak pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, MUI telah menerbitkan delapan fatwa yang terkait dengan wabah virus corona.

Fatwa tersebut mulai dari ibadah saat situasi wabah, soal mengurus jenazah Covid-19, hingga fatwa soal shalat Idul Fitri 1441 Hijriah.

Baca juga: Fraksi PKS Menilai Rencana New Normal Terlalu Dini, Ini Alasannya

Untuk itu, Zaitun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang simpang siur.

"Diharapkan masyarakat tidak mudah percaya dengan info atau isu atau berita-berita bombastis dan sensasional," kata dia.

Sebelumnya, beredar informasi bohong yang mengatasnamakan MUI mengenai imbauan agar masyarakat tidak melakukan rapid test Covid-19.

Menurut informasi hoaks yang beredar itu, rapid test merupakan modus PKI untuk para tokoh agama Islam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim Arief: Cabang Kekuasaan Tak Boleh Sedikit Pun 'Cawe-cawe' dan Memihak di Pemilu

Hakim Arief: Cabang Kekuasaan Tak Boleh Sedikit Pun "Cawe-cawe" dan Memihak di Pemilu

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim MK Arief Hidayat: Pemerintahan Jokowi Bertindak Partisan dalam Pemilu 2024

"Dissenting Opinion", Hakim MK Arief Hidayat: Pemerintahan Jokowi Bertindak Partisan dalam Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Ganjar-Mahfud

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Ganjar-Mahfud

Nasional
Hakim Arief Hidayat: Jangan-jangan Demokrasi Kita Mengarah pada Titik Defisit

Hakim Arief Hidayat: Jangan-jangan Demokrasi Kita Mengarah pada Titik Defisit

Nasional
Hadiri Musrenbang Jabar, Menpan-RB Serukan Pentingnya Digitalisasi

Hadiri Musrenbang Jabar, Menpan-RB Serukan Pentingnya Digitalisasi

Nasional
'Astaghfirullah' dari Kubu Anies Usai MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

"Astaghfirullah" dari Kubu Anies Usai MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Enny: MK Harusnya Perintahkan PSU di Beberapa Daerah

"Dissenting Opinion", Hakim Enny: MK Harusnya Perintahkan PSU di Beberapa Daerah

Nasional
'Dissenting Opinion', Saldi Isra: Bansos Bisa Jadi Kamuflase Dukungan

"Dissenting Opinion", Saldi Isra: Bansos Bisa Jadi Kamuflase Dukungan

Nasional
Tanpa Laporan Pelanggaran TSM ke Bawaslu, MK Anggap Dugaan Pelanggaran Tak Ada

Tanpa Laporan Pelanggaran TSM ke Bawaslu, MK Anggap Dugaan Pelanggaran Tak Ada

Nasional
Beda Pendapat, Saldi Isra: Dalil Politisasi Bansos dan Mobilisasi Aparat Beralasan Menurut Hukum

Beda Pendapat, Saldi Isra: Dalil Politisasi Bansos dan Mobilisasi Aparat Beralasan Menurut Hukum

Nasional
'Dissenting Opinion', Saldi Isra: Harusnya MK Minta Pemilu Ulang di Beberapa Daerah

"Dissenting Opinion", Saldi Isra: Harusnya MK Minta Pemilu Ulang di Beberapa Daerah

Nasional
Hakim Agung Suharto Terpilih Jadi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Hakim Agung Suharto Terpilih Jadi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
Beda Pendapat, Hakim Saldi Isra: Pemilu Orde Baru Juga Sesuai Prosedur, tapi Tidak Adil

Beda Pendapat, Hakim Saldi Isra: Pemilu Orde Baru Juga Sesuai Prosedur, tapi Tidak Adil

Nasional
Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin Terkait Sengketa Pilpres

Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin Terkait Sengketa Pilpres

Nasional
MK Nilai Kegiatan Bagi-bagi Uang Gus Miftah Tak Berkaitan dengan Kampanye

MK Nilai Kegiatan Bagi-bagi Uang Gus Miftah Tak Berkaitan dengan Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com