Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/05/2020, 11:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengaku ragu terhadap rencana penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.

Ia tidak yakin bahwa pihak-pihak terkait siap untuk menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

"Terus terang secara pribadi saya masih meragukan kesiapan kita, bukan pemerintah ya, bukan KPU saja, tapi kita semua, baik dari penyelenggara. Lalu juga dari teman-teman peserta kontestan sendiri, juga teman-teman dari masyarakat," kata Arwani dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Selasa (26/5/2020).

Baca juga: KPU Prediksi Biaya Pilkada 2020 Meningkat jika Digelar di Masa Pandemi

Arwani mengatakan, pemilu dan pilkada di Indonesia identik dengan konsolidasi massa yang masif.

Suatu fenomena yang wajar ketika seorang calon kepala daerah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan diringi massa.

Padahal, di masa pandemi, kegiatan yang mengumpulkan massa sangat berpotensi menjadi penularan virus.

Belum lagi, masih ada masyarakat yang cenderung tidak patuh pada kebijakan pemerintah dalam pencegahan penularan Covid-19.

Masyarakat juga belum sepenuhnya paham mengenai wacana new normal yang akan diterapkan dalam waktu dekat.

"Tinggal kita siap apa enggak," ujar Arwani.

Baca juga: Risiko Melanjutkan Pilkada di Masa Pandemi

Apabila diselenggarakan di masa pandemi, lanjut Arwani, harus ada protokol kesehatan yang diterapkan oleh penyelenggara.

Harus dipikirkan secara serius, bagaimana tahapan demi tahapan pilkada berjalan tanpa menimbulkan penularan virus, termasuk mengantisipasi penularan virus di tempat pemungutan suara (TPS) saat hari H pencoblosan.

Arwani mengatakan, penyelenggara dan pemerintah tidak cukup menjamin keselamatan para pemilih, tetapi juga peserta pemilu dan penyelenggara itu sendiri.

"Saya kira pemerintah punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga keselamatan warga, untuk memastikan keamanan warga di atas segalanya," ujar Arwani.

"KPU tidak hanya di pusat, bukan hanya di kabupaten, tapi juga penyelenggara teman-teman di desa, kecamatan, kita juga harus perhatikan," lanjut dia.

Apabila memang belum siap, Arwani mendorong supaya pilkada 2020 ditunda hingga tahun 2021.

Baca juga: Bawaslu: Tanpa Protokol Kesehatan, Jangan Harap Pilkada Tak Tularkan Covid-19

Menurut dia, baiknya saat ini pemerintah fokus terhadap penanggulangan pandemi Covid-19. Hal ini juga akan berdampak positif pada kepastian keselamatan masyarakat dalam penyelenggaran pilkada.

"Kenapa enggak soal pilkada ini kita tunda saja dulu ke 2021 agar totalitas kita dalam menyelesaikan menghadapi pandemi wabah covid ini bisa lebih fokus," kata dia.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September.

Namun, akibat wabah Covid-19, Pilkada diundur dan rencananya bakal digelar 9 Desember mendatang.

Keputusan mengenai penundaan ini tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (4/5/2020).

Baca juga: Risiko Melanjutkan Pilkada di Masa Pandemi

Pasal 201A Ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini adalah pandemi virus corona (Covid-19) di Tanah Air.

Kemudian pada Ayat 2 disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Namun dalam Ayat 3 diatur bahwa pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memang pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ungkap Ada Satu Parpol Lagi yang Gabung KIB, Peluangnya 95 Persen

PPP Ungkap Ada Satu Parpol Lagi yang Gabung KIB, Peluangnya 95 Persen

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Nasional
Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Nasional
Arsul Sani Sebut Sandiaga Masih Datangi Acara PPP, Peluang Bergabung Masih Terbuka

Arsul Sani Sebut Sandiaga Masih Datangi Acara PPP, Peluang Bergabung Masih Terbuka

Nasional
Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Nasional
Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Nasional
Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Nasional
Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Nasional
Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Nasional
Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Nasional
Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Nasional
Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Nasional
Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Nasional
Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasional
Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.