Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Muhadjir Silaturahim Virtual Bersama Pegawai Kemenko PMK

Kompas.com - 26/05/2020, 14:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, silaturahim saat Lebaran tetap bisa dilakukan meskipun di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu ia praktikkan bersama para pegawai di Kemenko PMK pada Selasa (26/5/2020).

Silaturahim tetap perlu dilakukan meskipun Indonesia dan seluruh negara di dunia tengah berperang melawan corona.

"Saya senang sekali kita bisa tetap melakukan silaturahim meskipun secara virtual seperti ini. Seperti tema kita, jauh di mata dekat di hati, walau corona di tengah kita, silaturahim tetap terjadi," kata Muhadjir melalui keterangan tertulis, Selasa (26/5/2020).

Baca juga: BCL Rayakan Lebaran, Silaturahim Virtual dan Doa untuk Ashraf

Ia meyakini, ajang silaturahim seperti itu tidak sedikitpun mengurangi makna dan keberkahan dalam merayakan Lebaran.

Bagi seluruh masyarakat yang tahun ini tidak dapat melakukan tradisi mudik akibat dampak pandemi Covid-19, Muhadjir berharap mereka tidak berkecil hati.

Menurut dia, apa yang dilakukan dengan tetap bersilaturahim dari rumah dan mematuhi anjuran pemerintah akan sangat membantu mengatasi pandemi corona sehingga cepat berakhir.

Baca juga: Silaturahim Virtual dengan Background Keindahan Alam Indonesia, Ini Caranya

Ia pun memastikan tugas Kemenko PMK tidak serta merta selesai usai wabah Covid-19.

Bahkan menurut dia akan lebih berat karena adanya potensi kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran.

Oleh sebab itu, diperlukan semangat dan kerja sama dari seluruh pegawai untuk saling bahu membahu bekerja sama.

"Mari kita siap-siap mengumpulkan energi dan memperkuat semangat untuk terus bekerja mengabdi menyelesaikan persoalan PMK. Semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa kita sehingga kita dapat mengatasi ini semua dengan baik," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com