Panduan "New Normal", Menkes Imbau Perusahaan Sediakan Transportasi Khusus bagi Pekerja

Kompas.com - 26/05/2020, 08:14 WIB
Ilustrasi cegah Covid-19 di transportasi umum. FreepikIlustrasi cegah Covid-19 di transportasi umum.

1) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan physical distancing.

2) Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.

3) Jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut:

a) Penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift di mana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.

b) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.

c) Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.

Baca juga: Aturan New Normal: Jarak Antar-karyawan di Kantor Minimal 1 Meter

l. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.

m. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif:

1) Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko Covid-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19.

2) Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.

3) Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.

4) Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit Covid-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Nasional
Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Nasional
Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Nasional
KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

Nasional
Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Nasional
Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Nasional
BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

Nasional
Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X