Data Pemilih Diduga Bocor, KPU Pastikan Tak Ada Peretasan DPT Pemilu 2014

Kompas.com - 24/05/2020, 13:46 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis memastikan tidak ada kebocoran data Daftar Pemilih Tetap ( DPT) pada Pemilu 2014.

Menurut Viryan, saat ini data tersebut masih dalam kondisi aman dan tidak diretas. 

"Kami memastikan tidak terjadi kebocoran, hacking atau peretasan terhadap data DPT Pemilu 2014 yang berada dalam penguasaan KPU. Saat ini, kondisi data DPT Pemilu 2014 di KPU RI dalam keadaan baik dan aman," ujar Viryan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/5/2020).

Baca juga: Diduga DPT Pemilu 2014 Bocor, KPU Tegaskan Soft File Miliknya Tak Kena Hack

KPU telah menelusuri dan melakukan pengecekan data yang diposting akun Twitter @underthebreach, yang mengklaim telah meretas pangkalan data (database) KPU.

Akun ini juga mengklaim memiliki data pemilih sebanyak 200 juta dengan menunjukkan contoh tampilan data DPT Pemilu 2014 untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Berdasarkan penelusuran itu, Viryan memastikan bahwa data yang ditampilkan pada akun twitter tersebut adalah data lama.

"Data lama (November 2013) dengan format pdf dan format ini sama dengan yang KPU berikan kepada pihak eksternal (stakeholder)," ungkapnya.

Baca juga: Penjelasan KPU soal Dugaan Kebocoran Data Kependudukan di DPT Pemilu

 

Adapun pemberian data ini dilakukan dengan berita acara dan menandatangani surat pernyataan resmi.

Surat pernyataan yang dimaksud menyatakan bahwa data DPT adalah data rahasia dan hanya untuk kepentingan pemilu.

"KPU berkomitmen untuk melindungi data pribadi sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum," tutur Viryan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Akan Bangun Koalisi untuk Gelar Konvensi Capres

Nasdem Akan Bangun Koalisi untuk Gelar Konvensi Capres

Nasional
Tahun Depan, Nasdem Akan Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Tahun Depan, Nasdem Akan Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Nasional
Anggota Komisi I: Pandemi Jadi Halangan Bahas Revisi UU ITE

Anggota Komisi I: Pandemi Jadi Halangan Bahas Revisi UU ITE

Nasional
Novel Baswedan Berharap Kapolri Baru Bisa Usut Lebih Jauh Kasus Penyiraman Kepadanya

Novel Baswedan Berharap Kapolri Baru Bisa Usut Lebih Jauh Kasus Penyiraman Kepadanya

Nasional
Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Nasional
Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Nasional
RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

Nasional
UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

Nasional
Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Nasional
Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Nasional
Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X