Diduga DPT Pemilu 2014 Bocor, KPU Tegaskan Soft File Miliknya Tak Kena Hack

Kompas.com - 22/05/2020, 19:24 WIB
Komisioner KPU, Viryan Azis, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Komisioner KPU, Viryan Azis, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Viryan Azis membantah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 milik KPU bocor atau terkena hack.

Hal ini merepons cuitan akun Twitter @underthebreach yang menyebut bahwa jutaan data kependudukan warga Indonesia dari DPT Pemilu 2014 bocor dan dibagikan lewat forum komunitas hacker.

"Kondisi soft file DPT Pemilu 2014 di KPU aman, tidak kena hack atau bocor atau diretas," kata Viryan saat dihubungi, Jumat (22/5/2020).

Ditanya lebih lanjut apakah itu artinya data yang disebut-sebut oleh akun tersebut bukan milik KPU, Viryan membenarkannya.

 

Baca juga: Penjelasan KPU soal Dugaan Kebocoran Data Kependudukan di DPT Pemilu

Menurut Viryan, sebagaimana bunyi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, soft file data KPU memang bersifat terbuka.

Pasal 38 Ayat (5) menyebutkan bahwa "KPU kabupaten/kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada partai politik peserta pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan".

Soft file DPT itu terbuka semata-mata hanya untuk kepentingan pemilu, tidak untuk hal lain.

"Soft file data KPU tersebut, format Pdf, dikeluarkan sesuai regulasi dan untuk memenuhi kebutuhan publik bersifat terbuka," terang Viryan.

Baca juga: Data Diduga Bocor, KPU Sebut Informasi yang Disebar Hacker Bersifat TerbukaViryan mengaku, pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap data milik KPU. Oleh karenanya, ia dapat memastikan bahwa tidak ada kebocoran data dari KPU.

"KPU juga sudah melakukan langkah aktif dengan pihak terkait seperti Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dan Cyber Crime Mabes Polri," katanya.

Diberitakan sebelumnya, jutaan data kependudukan milik warga Indonesia diduga bocor dan dibagikan lewat forum komunitas hacker. Data tersebut diklaim merupakan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 September: Total 1.532 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 27 September: Total 1.532 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Perayaan Ulang Tahun Terakhir Pak Jakob Oetama...

Perayaan Ulang Tahun Terakhir Pak Jakob Oetama...

Nasional
Ulang Tahun ke-89 Jakob Oetama, dari Perjalanan Karier Hingga Kelahiran Kompas

Ulang Tahun ke-89 Jakob Oetama, dari Perjalanan Karier Hingga Kelahiran Kompas

Nasional
Jelang HUT ke-75 TNI, Grup 2 Kopassus Gelar Lomba Tembak

Jelang HUT ke-75 TNI, Grup 2 Kopassus Gelar Lomba Tembak

Nasional
Kapolri Ancam Copot Personel yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada

Kapolri Ancam Copot Personel yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada

Nasional
Saat Jokowi Setujui Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Strategis di Kemenhan

Saat Jokowi Setujui Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Strategis di Kemenhan

Nasional
Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Capai 271.339 dan Seruan Jokowi...

UPDATE: Kasus Covid-19 Capai 271.339 dan Seruan Jokowi...

Nasional
Perubahan Sosial Akibat Wabah, Muhadjir Sebut Butuh Peran Ilmuwan Sosial

Perubahan Sosial Akibat Wabah, Muhadjir Sebut Butuh Peran Ilmuwan Sosial

Nasional
Gibran dan Menantu Wapres Jadi Ketua-Wakil Ketua MP Karang Taruna

Gibran dan Menantu Wapres Jadi Ketua-Wakil Ketua MP Karang Taruna

Nasional
Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

Nasional
Pasal-pasal tentang Pers Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

Pasal-pasal tentang Pers Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

Nasional
Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X