Komnas HAM Minta Pemerintah Jelaskan Alasan Wacana Pelonggaran PSBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah menjelaskan alasan wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi Covid-19.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai belum tepat, misalnya pengoperasian kembali moda transportasi udara.

"Belum apa-apa sudah mewacanakan relaksasi, kelonggaran yang awalnya soal transportasi misalnya, banyak orang harus naik kontainer truk yang itu tidak manusiawi, di sisi lain terus ada orang yang diperbolehkan naik pesawat," kata Anam dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (22/5/2020).

Baca juga: Wacana Pelonggaran PSBB di Tengah Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

Meski Presiden Joko Widodo menegaskan belum akan melonggarkan PSBB dalam dua pekan ke depan, namun ancang-ancang untuk memulai pelonggaran sudah disiapkan.

Bahkan, rapat terbatas antara Kepala Negara dengan para menterinya, Senin (18/5/2020), secara khusus membahas persiapan menuju kondisi keadaan normal baru (new normal) di tengah pandemi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui, rapat itu membahas upaya untuk melakukan relaksasi atau pelonggaran PSBB.

Baca juga: Jokowi: Saya Tegaskan, Belum Ada Pelonggaran PSBB

Relaksasi ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan atau memulihkan produktivitas ekonomi. Namun, belum diputuskan kapan relaksasi akan dilaksanakan.

Menurut Anam, pemerintah harus menjelaskan adanya wacana tersebut karena informasi yang diterima publik berbeda-beda.

Termasuk, antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron dan terasa ada banyak benturan kepentingan.

"Oleh karenanya, ini beberapa yang harus dijelaskan oleh pemerintah atau oleh siapapun yang bertanggung jawab menangani PSBB ini, karena kita juga enggak tahu ini siapa sebenarnya yang punya otoritas tentang PSBB," kata Anam.

Baca juga: Menko PMK: Tak Ada Pelonggaran PSBB, Hanya Beberapa Pengurangan

Anam mengatakan, jika terus dibiarkan seperti ini, maka masyarakat akan dirugikan.

Dengan demikian, alasan atau indikator pelonggaran PSBB yang sudah diwacanakan harus dijelaskan kepada publik. Penjelasannya pun harus didukung dengan data yang jelas.

Sebab, kata Anam, tren positif kasus Covid-19 terus meningkat.

Baca juga: Pemerintah: New Normal adalah Perubahan Budaya, Bukan Pelonggaran PSBB

"Apakah karena persoalan yang dites PCR lebih banyak angkanya sehingga konsekuensinya yang ketahuan juga lebih banyak atau apakah karena memang lebih banyak tapi tidak tahu? Itu tolong dijelaskan," tutur dia.

"Jadi kenapa kok ada tren yang meningkat dua hari terakhir ada lonjakan cukup signifikan, terus ada isu pelonggaran. Pelonggaran ini basisnya apa?" ucapnya.