DPR Minta Tak Ada Kekerasan jika Ada Masyarakat yang Shalat Id di Luar Rumah

Kompas.com - 22/05/2020, 21:32 WIB
Presiden Joko Widodo menunaikan ibadah shalat Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo menunaikan ibadah shalat Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyambut baik imbauan pemerintah untuk masyarakat menunaikan shalat Idul Fitri di rumah tahun ini.

Namun, Yandri meminta supaya tidak ada tindakan represif dari aparat keamanan jika ditemukan umat Islam yang menggelar shalat Idul Fitri di luar rumah, seperti masjid, mushala atau lapangan terbuka.

"Jika saja nanti 1 Syawal 1441 Hijriah ada warga atau umat kita yang tetap tetap shalat di lapangan ataupun di rumah mohon kiranya kami dari DPR mengharapkan tidak ada tindakan represif dari aparat keamanan," kata Yandri usai menghadiri sidang isbat awal bulan Syawal di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat (22/5/2020).

Baca juga: MUI: Situasi Wabah, Jumatan Saja Bisa di Rumah apalagi Shalat Id yang Sunah

Yandri mendukung jika pemerintah melakukan upaya pencegahan penyelenggaraan shalat Idul Fitri di luar rumah karena alasan pencegahan penularan Covid-19.

Akan tetapi, kalau upaya pencegahan tak sepenuhnya berhasil, ia tak membenarkan adanya pembubaran apalagi kekerasan.

"Kalau orang sudah kumpul di masjid, sudah kumpul lapangan terus dibubarkan saya kira akan menimbulkan persoalan baru," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yandri mengatakan, belakangan, masyarakat mengeluhkan dibukanya pusat-pusat perbelanjaan dan situasi ramainya pasar.

Baca juga: Zona Hijau Covid-19, 6 Wilayah di Maluku Diizinkan Gelar Shalat Id di Masjid

Masyarakat menjadi bertanya-tanya, mengapa keramaian di pusat perbelanjaan dan pasar tak dibubarkan, sementara umat Islam diminta tak beribadah di luar rumah.

Padahal, masyarakat berharap pemerintah tegas dalam menegakkan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan Covid-19 ini.

Dengan situasi tersebut, Yandri memohon supaya tak ada tindakan represif berupa pembubaran pelaksanaan shalat Idul Fitri di luar rumah, khususnya shalat yang digelar di zona hijau Covid-19.

"Jadi kalau pasar boleh dibuka, mal boleh buka, saya kira kalau ada umat Islam yang dengan keyakinannya Insya Allah daerah zona hijau tidak ada yang terpapar Covid-19, maka mohon kiranya mohon tidak dibubarkan atau tidak ada tindakan represif baik dari pihak polisi, tentara, aparat lurah, desa, camat bupati, wali kota dan sebagainya," kata Yandri.

Baca juga: Wapres Minta Umat Tak Paksakan Shalat Id di Luar Rumah

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X