Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Pemda Seharusnya Kawal Ketat Penerapan PSBB

Kompas.com - 22/05/2020, 09:33 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo prihatin dengan banyaknya kasus pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah.

Ia pun meminta pemerintah daerah mengawal ketat pelaksanaan PSBB selama pandemi Covid-.

"Setiap pemerintah daerah seharusnya mengawal dengan ketat penerapan PSBB," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2020).

Baca juga: Simak Aturan Naik Pesawat Komersil Selama PSBB...

"PSBB adalah kebijakan sementara yang bertujuan melindungi masyarakat selama pandemi Covid-19. Namun dalam praktiknya akhir-akhir ini, terjadi banyak pelanggaran atas ketentuan PSBB," lanjut dia.

Bambang mencontohkan antrean penumpang di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu.

Kemudian, kawasan Pasar Tanah Abang yang kembali ramai penjual dan pembeli menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Menurut Bambang, kasus-kasus tersebut memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran Covid-19.

Baca juga: PSBB Banjarmasin Diperpanjang, Hanya Berlangsung Selama 10 Hari"

Hal itu sangat berisiko di tengah pandemi Covid-19. Jika tidak dikendalikan, maka bisa menjadi awal dari gelombang kedua penularan Covid-19. Tentu saja semua kemungkinan buruk itu harus dicegah," ucap dia.

Bambang pun berharap kurva penularan Covid-19 dapat dikendalikan dan diturunkan.

Bambang menegaskan, pelonggaran PSBB dapat dilakukan apabila kasus Covid-19 sudah mulai mereda.

Baca juga: Pembukaan PSBB, Ancaman Klaster Baru Covid-19 hingga Perlunya Pelacakan Kontak

"Jika grafik penderita Covid-19 sudah menurun, semua pemerintah daerah yang menerapkan PSBB baru layak mempertimbangkan pelonggaran atas ketentuan PSBB," ujar dia.

"Namun, pelonggaran PSBB harus tetap berpijak pada protokol kesehatan pandemi Covid-19," lanjut Bambang.

Berdasarkan laporan pemerintah, kasus Covid-19 masih terus bertambah.

Pada Kamis (21/5/2020), Indonesia mencatatkan penambahan kasus harian tertinggi Covid-19 dalam sehari, berdasarkan data yang dihimpun sejak Rabu (20/5) hingga Kamis (21/5/2020) pukul 12.00 WIB.

Baca juga: Penjelasan PT KAI soal Regulasi Calon Penumpang di Masa PSBB

Dalam 24 jam terakhir, tercatat ada penambahan 973 pasien positif Covid-19. Angka ini tercatat sebagai jumlah kasus baru paling banyak sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Dengan penambahan tersebut, Juru Bicara Pemerintah untuk Penganan Covid-19 Achmad Yurianto mengungkapkan, total ada 20.162 kasus Covid-19 di Tanah Air.

"Peningkatan ini luar biasa. Ini yang tertinggi (selama ini). Di Jawa Timur khususnya," ujar Yurianto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com