SOROT POLITIK

Program Kartu Prakerja Terbukti Menolong Masyarakat Terdampak Covid-19

Kompas.com - 21/05/2020, 14:09 WIB
Christina Aryani saat diwawancara usai mengisi diskusi CSIS bertajuk Anggota DPR Baru yang Muda: Apa yang Bisa diperbuat? di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariChristina Aryani saat diwawancara usai mengisi diskusi CSIS bertajuk Anggota DPR Baru yang Muda: Apa yang Bisa diperbuat? di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

KOMPAS.com – Program Kartu Prakerja dari pemerintah Presiden Joko Widodo terbukti menolong masyarakat terdampak coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Hal itu dapat dilihat dari beberapa usaha skala mikro yang bermunculan dari Program Kartu Prakerja dalam beberapa pekan terakhir.

“Ini menunjukkan program ini sudah menunjukkan hasilnya, meski belum masif,” kata Anggota Komisi I DPR-RI, Christina Aryani, Kamis (21/5/2020).

Program Kartu Prakerja sendiri adalah bantuan biaya pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja masyarakat.

Baca juga: 392.338 Korban PHK Tercatat Jadi Peserta Kartu Prakerja

Program diluncurkan lewat Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Sasaran penerima program adalah mereka yang berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak sekolah atau kuliah, serta diberikan sekali seumur hidup.

Awalnya, program diprioritaskan untuk pengangguran muda. Namun merespon Covid-19, orang yang sudah bekerja, karyawan, dan korban PHK juga boleh mendaftar.

Namun, program lebih diprioritaskan bagi pengangguran muda, pekerja, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19.

Reaksi cepat pemerintah atasi dampak Covid-19

Menurut Christina, percepatan realisasi Program Kartu Prakerja layak diapresiasi karena menunjukkan komitmen tinggi Presiden Jokowi dan reaksi cepat mengatasi dampak Covid-19.

"Pemerintah sudah mencoba berbuat maksimal dalam melaksanakan Program Kartu Prakerja itu," ujar dia yang juga merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X