Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/05/2020, 15:14 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono menilai, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berbasis masyarakat akan lebih efektif dalam mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

"Jadi kalau masyarakat sendiri yang mengelola PSBB itu pembatasan sosial berbasis masyarakat lebih efektif dibandingkan pembatasan sosial pendekatan dari atas (pemerintah)," kata Pandu kepada Kompas.com, Senin (19/5/2020).

Baca juga: Wacana Pelonggaran PSBB di Tengah Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

PSBB berbasis masyarakat artinya pengawasan dan pelaksanaan dilakukan secara mandiri.

Mulai dari penyediaan alat cuci tangan, memantau penggunaan masker, serta disiplin melakukan pembatasan fisik (physical distancing).

"Sekarang malah paling penting peningkatan disiplin masyarakat. Jadi sebenernya itu PSBB harus diserahkan ke masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Tak Masalah Pasar Kembali Ramai, Komisi VIII: Itu Langgar PSBB

 

Sebelumnya, Pandu juga sempat menilai kebijakan pemerintah terkait PSBB untuk mencegah penyebaran Covid-19 belum berdampak.

Menurut Pandu, seharusnya pemerintah lebih menggencarkan lagi imbauan pada masyarakat untuk mematuhi PSBB.

Serta lebih baik lagi jika pemerintah menerapkan PSBB secara nasional untuk pencegahan Covid-19 agar lebih masif.

"Upaya pemerintah juga harus konsisten ngomongnya bagaimana meningkatkan kepatuhan masyarakat tentang PSBB, semuanya jangan ngomong mulai ada kelonggaran jangan," ujarnya.

"Mempertahankan pembatasan sosial kok sudah ada yang mikir untuk segera dilonggarkan, itukan kontradiktif," tutur dia.

Baca juga: Pakar Epidemiologi: Era Normal Baru kalau PSBB Sudah Dilonggarkan

Ia juga menilai saat ini belum tepat bila pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB.

Pasalnya, kata Pandu, Indonesia tengah berjalan menuju puncak pandemi Covid-19.

"Jangan mikir dulu (pelonggaran PSBB). Kalau mikir biar di internal, jangan keluar. Omongan keluar itu bagaimana mendorong masyarakat untuk patuh gitu," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 27 September Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 September Memperingati Hari Apa?

Nasional
Konflik Agraria Era Jokowi, KPA: 29 Warga Tewas Perjuangkan Hak atas Tanah

Konflik Agraria Era Jokowi, KPA: 29 Warga Tewas Perjuangkan Hak atas Tanah

Nasional
Jasa Raharja Jamin Semua Korban Kecelakaan Exit Tol Bawen Dapat Kompensasi

Jasa Raharja Jamin Semua Korban Kecelakaan Exit Tol Bawen Dapat Kompensasi

Nasional
Muncul Usulan Kaesang Jadi Ketua Umum, PSI: Dibahas Besok

Muncul Usulan Kaesang Jadi Ketua Umum, PSI: Dibahas Besok

Nasional
Pengamat Nilai PSI Mungkin Kembali Dukung Ganjar Usai Kaesang Bergabung

Pengamat Nilai PSI Mungkin Kembali Dukung Ganjar Usai Kaesang Bergabung

Nasional
Kilang Pertamina Plaju Raih Penghargaan di Ajang WPC Excellence Awards 2023

Kilang Pertamina Plaju Raih Penghargaan di Ajang WPC Excellence Awards 2023

Nasional
KPU Lantik 91 Anggota Baru di Provinsi dan Kabupaten/Kota

KPU Lantik 91 Anggota Baru di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Nasional
Kaesang Gabung PSI, Pengamat: Paling Mungkin Pilkada

Kaesang Gabung PSI, Pengamat: Paling Mungkin Pilkada

Nasional
Bergabungnya Kaesang Pangarep Dinilai Bisa Dongkrak Suara PSI untuk Masuk Parlemen

Bergabungnya Kaesang Pangarep Dinilai Bisa Dongkrak Suara PSI untuk Masuk Parlemen

Nasional
Ditanya Soal Arah Dukungan Pilpres 2024, PSI Singgung Munculnya Isu Prabowo-Ganjar

Ditanya Soal Arah Dukungan Pilpres 2024, PSI Singgung Munculnya Isu Prabowo-Ganjar

Nasional
Kapolri Pastikan Transparan Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Kapolri Pastikan Transparan Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Nasional
Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan 'Scientific Crime Investigation'

Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan "Scientific Crime Investigation"

Nasional
Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

Nasional
Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

Nasional
KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi 'Lapar Tanah', Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi "Lapar Tanah", Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com