Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Penelitian soal Covid-19, Kemenristek Upayakan Sinergi dengan Industri

Kompas.com - 18/05/2020, 21:01 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek-BRIN) Bambang Brodjonegoro berupaya melakukan sinergi dalam proses penelitian untuk keperluan penanganan dan pencegahan virus corona (Covid-19).

Hal itu, kata dia, harus dilakukan karena anggaran penelitian Kemenristek-BRIN terbatas.

"Karenanya dengan dana yang kami miliki untuk kegiatan riset maka kami juga tidak berhenti untuk mencari mitra industri yang nantinya akan memproduksi hasil inovasi tersebut dalam jumlah besar," kata Bambang dalam video conference, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Kemenkes Pastikan Pemeriksaan Sampel Covid-19 Tetap Dilakukan Selama Libur Lebaran

Bambang menjelaskan, sinergi itu dilakukan sejak hulu penelitian. 

Sedangkan proses produksi yang dihasilkan dari penelitian akan dilakukan industri. 

"Kita harapkan ada yang menyerapnya mungkin dalam konteks sekarang, bisa jadi rumah sakit dan fasilitas kesehatan," ungkapnya.

Menurut Bambang, penelitian keperluan penanganan dan pencegahan Covid-19 akan bermanfaat mengurangi impor alat kesehatan.

Pasalnya, kata dia, ketergantungan impor alat kesehatan di Indonesia mencapai lebih dari 90 persen.

"Dengan ketergantungan yang luar biasa besar maka posisi negara kita dalam kondisi pandemi menjadi agak turun level kenapa? karena kondisi Pandemi baik alat kesehatan maupun obat itu dalam kondisi high demand, semua membutuhkannya," ujar Bambang.

Baca juga: Covid-19 di Swedia, Angka Kematian April Tertinggi dalam Sebulan Sejak 1993

Diketahui, sebanyak 134 proposal riset berhasil mendapat pendanaan tahap pertama dari Program Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 senilai total Rp 60,6 miliar.

Menurut Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Ali Ghufron Mukti, proposal yang masuk tadinya lebih dari 200 proposal riset dari berbagai unsur.

Hanya saja, yang berhasil mendapatkan pendanaan jumlahnya 134 proposal. Sedangkan proposal yang belum berhasil itu masih bisa mengikuti untuk tahap kedua, dengan dukungan dana total Rp 30 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com