Jelang Idul Fitri, NU dan Muhammadiyah Imbau Masyarakat Tak Mudik

Kompas.com - 14/05/2020, 13:41 WIB
Ilustrasi Mudik KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGIlustrasi Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Nahdatul Ulama ( NU) Peduli Covid-19 Muhamad Makky Zamzani mengatakan, pihaknya mengimbau masyarakat mematuhi larangan pemerintah untuk tidak mudik Lebaran.

Menurut Makky, NU telah melibatkan 1.000-an anggota Satuan Tugas (Satgas) Relawan NU untuk Covid-19 dalam membantu mengantisipasi adanya warga yang masih ingin mudik Lebaran.

"Selain kami berikan edaran yang berisi imbauan untuk tidak mudik, kami meminta agar pos satgas yang ada di daerah melakukan upaya persuasif," ujar Makky dalam konferensi pers yang digelar secara daring dari Graha BNPB, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Larangan Mudik, Jumlah Mobil Pribadi yang Diangkut ASDP Anjlok 44 Persen

Upaya persuasif itu menitikberatkan kepada ajakan untuk tidak bepergian ke kampung halaman, daerah lain atau luar kota untuk mengantisipasi penularan Covid-19.

Selain itu, satgas juga diminta melakukan persuasi kepada mereka yang sudah terlanjur mudik.

"Kami minta satgas untuk memberitahu agar pemudik mau melakukan karantina mandiri. Demi meminimalisasi potensi penularan (Covid-19)," kata dia. 

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Advokasi MCCC PP Muhammadiyah Corona Rintawan mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat edaran (SE) yang isinya meminta masyarakat tidak mudik Lebaran.

"Intinya, sama halnya dengan pemerintah, kami juga mengimbau masyarakat agar mematuhinya (larangan mudik)," kata Rintawan.

Baca juga: Mudik Lokal Diperbolehkan asal Ikuti Aturan PSBB

Agar imbauan ini sampai ke seluruh daerah, Muhammadiyah saat ini mulai melakukan publikasi secara masif.

"Kami masifkan publikasi. Tetapi, kalau untuk sanksi dan regulasi, itu menjadi ranah pemerintah," ucap Rintawan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X